Connect with us

Daerah

Ikut Kampanye Pilpres Dikemas Acara Istighosah, Bupati Pamekasan Diduga Tidak Cuti

ZAWAIDUL ANAM

Published

on

Bupati Pamekasan, Badrut Tamam saat ikut menghadiri acara istighosah kubro bersama KH Ma'ruf Amin di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, Selasa, 19 Februari 2019 (Doc. JARRAK)

PAMEKASAN – JARRAK.ID – Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam diduga secara terang-terangan ikut kampanye Jokowi-Ma’ruf Amin yang dikemas dengan istighosah kubro di Stadion Gelora Ratu Pamellingan (SGRP), Desa Ceguk, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Madura, Selasa, (19/03/2019).

Ketua Aliansi Pemuda Peduli Rakyat (Alpart), Syauqi mengaku kecewa terhadap apa yang telah dilakukan oleh orang nomor satu di Kabupaten Pamekasan tersebut.

“Kami sangat menyayangkan atas apa yang dilakukan Bupati Baddrut Tamam, karena dia menghadiri acara yang berbau kampanye pada saat jam aktif kerja,” kata Syauqi, Rabu, (20/03/2019).

Selain itu, kata Syauqi, dalam acara istighosyah kubro Baddrut Tamam dengan gagahnya mempertontonkan simbol satu jari yang menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu calon presiden dan wakil presiden.

“Sebagai orang nomer 1 di bumi gerbang salam ini, Baddrut Tamam harus bersikap profesional, mematuhi segala aturan yang ada sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang.”

“Apalagi kalau dia tidak mengajukan cuti, maka berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 281 dan Pasal 547,” tandas Syauqi.

Diketahui, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 Pasal 547 berbunyi, ‘setiap pejabat yang dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye dipidana 3 tahun penjara dan denda 36 juta.’

Sementara Pasal 281 berbunyi, pertama, Kampanye Pemilu yang mengikut sertakan Presiden, wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota harus memenuhi ketentuan: a. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Kedua, cuti dan jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan- keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.

Sementara itu, Divisi Pengawasan dan Hubungan Lembaga Bawaslu Pamekasan, Khotim Ubaidillah mengatakan pihaknya sedang mengkaji potensi pelanggaran kampanye pemilu dalam kegiatan tersebut.

Baca Juga:  700 Hari Kasus Novel Baswedan, WP KPK Tantang Jokowi Bentuk TPFG

“Terkait hal itu, kami sedang melakukan pengkajian lebih dalam. Apakah Bupati Pamekasan mengambil cuti atau tidak,” jelas Khotim.

Berita Populer