Connect with us

Kolom

Ibu Kota Baru

JARRAK.ID

Published

on

I Gede Pasek Suardika (Doc. Istimewa)

Tarik ulur dan isu perpindahan ibukota yang sudah diwacanakan sejak jaman Presiden Soeharto akhirnya telah diputuskan Presiden Jokowi. Setelah melewati berbagai kajian dan pedalaman akhirnya Jokowi telah memutuskan sebagian wilayah Kabupaten Panajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara sebagai ibukota RI di masa yang akan datang.

Seperti biasa, pergunjingan pro kontra muncul dengan derasnya, namun persiapan juga berjalan tidak kalah cepat. Target sebelum 2024 ibukota berpindah telah dicanangkan.

Kini proses hukum dan landasan yuridisnya mulai disiapkan. Surat resmi sudah disampaikan ke DPR RI dan RUU tentang Ibukota yang baru juga sudah dipersiapkan untuk segera dibahas bersama DPR RI. Gerak cepat dan perhitungan cermat dan tepat memang sangat diperlukan agar ide ini berhasil dengan baik.

Penulis mencoba mengkaji dari sudut yang berbeda. Pilihan wilayah yang dulu pernah menjadi tapak sejarah besar Nusantara yaitu kerajaan Kutai Martadipura, Kutai Kartanegara, Kutai Kertanegara seakan membangun kembali motivasi kebangkitan Nusantara. Sejak abad ke-4 Nusantara kita sudah dikenal kebesarannya di dunia.

Pilihan wilayah ini tidak saja memiliki keuntungan secara geografis ada di tengah tengah wilayah Indonesia, atau alasan ancaman bencana alam yang minimum, atau karena seluruh lahannya milik negara sehingga tidak perlu pembebasan lahan lagi untuk membangunnya. Namun pilihan ini juga memiliki kekuatan historis yang kuat secara kultural.

Sumatera telah menyumbangkan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan Indonesia menjadi bahasa Indonesia, kini Kalimantan menyumbangkan tempat untuk menjaga NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan UUD NRI 1945 karena disana seluruh kebijakan negara nanti akan diambil.

Kekuatan historis ini sangat kuat menambah daya semangat menuju masa keemasan Indonesia.
Jawa dengan jumlah penduduknya terbesar akan menjadi sokoguru kekuatan utama SDM Indonesia dan sekaligus Jakarta akan menjadi pusat bisnis utama yang tidak akan terkontaminasi oleh kepentingan politik sesaat dan gangguan demo-demo yang bisa mengganggu stabilitas ekonomi.

Nama Jakarta pun, sebaiknya dikembalikan menjadi Jayakarta. Nama asalnya. Karena Jaya itu bermakna kemasyuran, kesuksesan dan kemenangan. Sementara Karta bermakna keteraturan dan bila dimaknai Kerta bermakna sejahtera.

Tetapi mungkin karena hanya nama aslinya dipendekkan dari Jayakarta menjadi Jakarta maka terkesan ada yang mandek macet dan lainnya. Status Jayakarta juga bisa tetap menjadi daerah khusus bisnis.

Sementara ibukota yang baru bisa diberi nama Daerah Khusus Ibukota (DKI) Martadipura, DKI Kartanegara atau DKI Kertanegara. Semua nama itu memikiki makna dan pesan positif. Ma Artha Di Pura memiliki pesan tempat baik yang cukup makmur atau cukup harta.

Sementara Kartanegara bermakna sebuah wilayah yang teratur serta kalau memilih Kertanegara bermakna tempat yang sejahtera.

Pilihan nama bernuansa historis akan memberikan penguatan jauh lebih kuat dan membangun cara berpikir dan psikologis yang berenergi positif.

Ada yang menstigmakan perpindahan ini justru bisa menarik garis lurus dengan Beijing China. Masulah isu antek Aseng dan lainnya. Ramai di medsos dengan gambar dimana ditarik garis lurus keduanya. Ini juga penolakan yang lucu. Dimanapun, bila dua titik ditarik garis yang pasti garis lurus hasilnya. Jadi perpindahan ini tidak ada urusan dengan stigma itu.

Malah dalam pertahanan geopolitik dan geostrategis, perpindahan ibukota ini akan bisa menjaga kedaulatan dan pencegahan intelijen asing memasang berbagai instrumen sadapan di berbagai gedung- gedung negara untuk mencari data penting negara. Semua juga paham kondisi Jakarta sudah becek sekali urusan ini.

Ibukota baru akan terjaga sejak awal karena sejak dibangun sudah dikawal kepentingan itu. Tempat kedutaan juga diatur kawasannya sehingga aman dari hal-hal susupan intelijen asing yang berlindung dibalik imunitas diplomat. Sistem pertahanan negara bisa disiapkan lebih matang.

Ibukota baru juga akan teratur karena dengan persiapan lahan yang begitu luas dan milik negara, maka pembangunan tidak terkontrol bisa dicegah sejak dini. Ruang hijau, daya dukung air dan lainnya akan terjaga kualitasnya. Secara bangunan fisik tidak terlalu banyak digunakan. Sehingga kualitas udara akan bagus untuk menjadi smart living para pengambil kebijakan.

Dengan menggunakan skema 19 persen saja kebutuhan dana pembangunan ibukota dibiayai APBN dari lebih Rp 400 Triliun kebutuhan maka sudah terlihat betapa perhitungan matang telah dilakukan. Kantor dan aset negara yang bisa diruislag akan memberikan berlipat-lipat nilai yang bisa membangun lebih banyak kebutuhan di ibukota baru. Hanya saja, harus dipikirkan dan dipertahankan semua bangunan yang masuk cagar budaya harus dipertahankan dan dimanfaatkan untuk kemajuan kebudayaan bangsa.

Keterlibatan swasta didalam pembangunan perumahan sebagai penunjang ibukota juga bisa mempercepat teralisasinya seluruh kebutuhan ibukota. karena tanahnya milik negara maka nilai jual dan kesepakatan harga bisa lebih murah dan terjangkau bagi warga yang ingin pindah ke ibukota. Semua dijalankan secara serentak dan bersamaan.

Di sisi lain, Jakarta atau Jayakarta akan menjadi kota padat yang semakin nyaman. dinamika bisnis akan berjalan dengan smart serta kota juga akan lebih mudah ditata. warganya akan mengalami kuaitas hidup yang lebih baik karena sedikitnya 1-2 juta penduduknya pindah ke ibukota yang baru karena tugas dan bekerja.

Polusi juga akan menurun sering dengan semakin membaiknya sarana transportasi publik. Jadi Kalimantan berkembang, Jakarta makin nyaman. sama-sama untung untuk kehidupan yang lebih baik.

Catatan: Gede Pasek Suardika
(Anggota DPD-MPR RI 2014-2019, Waketum Hanura, Sekjen Pimnas PPI dan Ketum Persadha Nusantara)

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement

Populer