Connect with us

Bisnis

Hore! Pemprov Jabar Alokasikan Rp100 Miliar untuk THR

JARRAK.ID

Published

on

Illustrasi/Net

JAKARTA – JARRAK.ID – Meski menjadi perdebatan, SE Kemendagri tentang gaji ke-13 dan THR di beberapa daerah mulai dilaksanakan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, misalnya, telah menyiapkan anggaran Rp100 miliar untuk membayar tunjangan hari raya (THR) kepada ribuan aparat sipil negara (ASN) dan juga tenaga honorer di lingkungan Pemprov Jabar.

Hal itu disampikan Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa. Menurutnya, anggaran Rp100 miliar merupakan hasil hitungan setelah melihat kebutuhan dari berbagai komponen yang harus dibayarkan.

Komponen tersebut, menurutnya, meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan tambahan penghasilan serta tunjangan kinerja.

“Dari situ didapat angkanya Rp100 miliar,” terang Iwa saat dihubungi, Selasa (5/6/2018), dilansir detikcom.

Selain itu, menurut Iwa, anggaran Rp100 miliar itu akan digunakan untuk membayar THR kepada 50 ribu ASN di Jawa Barat yang sebagian besar merupakan guru SMA/SMK. Tak kecuali, anggaran Rp 100 miliar itu juga sudah termasuk THR untuk sekitar 24 ribu tenaga honorer, baik guru maupun di lembaga.

“Semuanya sudah masuk hitungan. Uangnya sudah ada, jadi tidak ada diskriminasi semua dapat THR,” kata Iwa.

Tak Bebani Anggaran Lain

Bahkan, Iwa memastikan anggaran untuk membayar THR tersebut tidak akan mengganggu pos anggaran lain. Pasalnya, lanjut dia, anggaran THR ini didapat setelah menyisir sejumlah pos anggaran mulai dari pos dana tidak terduga, sisa lelang dan kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan.

“Insya Allah dari tiga poin itu dananya sudah cukup, tinggal proses administratif. Alhamdulillah alokasi untuk THR tidak mengganggu anggaran yang ada,” pungkas Iwa.

Sebelumnya, Kemendagri mengeluarkan Surat Edaran nomor 903/3387/SJ tertanggal 30 Mei 2018 yang mengimbau kepada seluruh kepala daerah membayarkan THR yang dibebankan pada APBD.

Baca Juga:  Sandi Mau Bangun Infrastruktur Tanpa Utang, Sri Mulyani: Bukan Barang Baru

Dalam surat itu disebutkan, dana tersebut bisa bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), serta sumber penerimaan daerah lainnya.

Selain itu, bagi daerah yang belum mampu menyediakan atau tidak memiliki anggaran THR dan gaji ke-13, bisa menggunakan anggaran yang bersumber dari belanja tak terduga, penjadwalan ulang kegiatan, dan/atau menggunakan kas yang tersedia.

Setiap daerah juga diberikan kemudahan dengan diperbolehkan untuk menyesuaikan nomenklatur anggaran dengan mengubah penjabaran APBD tahun anggaran 2018 tanpa harus menunggu penyesuaian kas keuangan daerah.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Berita Populer