HET Beras Tidak Guna, Pemerintah Harus Lakukan Evaluasi

2 min read

Sejak awal diberlakukan Harga Eceran Tertinggi (HET) pada September tahun lalu dinilai oleh pengamat tidak menggambarkan kondisi riil sesungguhnya tentang harga beras di lapangan/Pic. kanalindonesia.com

JAKARTA – JARRAK.ID – Guru Besar Pertanian Institute Pertanian bogor Dwi Andreas, seperti dilansir CNNIndonesia, mengatakan bahwa sejak awal diberlakukan Harga Eceran Tertinggi (HET) pada September tahun lalu tidak menggambarkan kondisi riil sesungguhnya tentang harga beras di lapangan.

Sebab, lanjut Dwi, saat kebijakan HET pertama kali diterapkan, harga beras medium sudah mencapai harga di kisaran Rp10.616 per kg. Sehingga, berdasarkan survei yang dilakukan oleh pihaknya, banyak produsen yang mengklaim HET beras tidak masuk akal.

“Dengan nilai tersebut, menurut saya, HET ini sudah tidak relevan lagi, tidak mungkin lagi diberlakukan,” beber Dwi.

Sebenarnya, menurut Dwi, persoalan HET yang tidak guna di lapangan disebabkan karena formulasi penghitungannya. Saat ini, HET didasarkan pada Harga Pembelian Pemerintah (HPP). HPP sendiri diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 dengan angka Rp.3.700 per kg.

Sementara, hingga kini, harga Gabah Kering Panen (GKP) justru bertengger di atas harga pembelian pemerintah.

Berdasarkan Data BPS, harga GKP di tingkat petani pada Februari berada pada angka Rp5.207 per kg. Sementara harga GKP di tingkat penggilingan mencapai Rp.5.305 per kg.

Bahkan, sebagaimana hasil survei yang dilakukan timnya, biaya usaha tani kini tercatat di angka Rp4.286 per kg. Dengan begitu, harga pemerintah sebagaimana diatur dalam kebijakan di atas dianggap tidak sesuai dengan kondisi di bawah.

Karena itu, pemerintah diharapkan untuk terlebih dahulu melakukan evaluasi tentang HHP yang ditetapkan pemerintah sendiri. Jika kajian dan evaluasi terkait HPP sudah selesai dibenahi, maka aturan tentang HET juga akan bisa diselesaikan.

“HET ini sudah jauh di bawah produksi saat ini, sangat sulit dan tidak mungkin harga beras kembali level HET. Kalau ke HET, maka yang dirugikan satu-satunya petani. Jika HET ingin diterapkan, maka HPP dulu yang perlu disesuaikan,” tegas Dwi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *