Connect with us

Elektoral

Hebat! 3 Eks Koruptor Lolos Jadi Caleg, Begini Komentar KPU

JARRAK.ID

Published

on

Komisioner KPU Wahyu Setiawan (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Pada Pileg 2019 nanti tercatat ada tiga Caleg yang merupakan eks narapidana korupsi. Mereka bertiga dinyatakan lolos setelah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) menyatakan ketiga Caleg eks koruptor tersebut Memenuhi Syarat (MS).

Putusan Bawaslu dan Panwaslu tersebut tidak sesuai dengan keputusan yang disampaikan oleh KPU yaitu bahwa ketiga Bakal Caleg tersebut secara peraturan tidak memenuhi syarat (TMS).  Tiga putusan itu masing-masing dikeluarkan oleh Panwaslih Aceh, Panwaslu Tana Toraja, dan Bawaslu Sulawesi Utara.

“Ada tiga putusan KPU yang dianulir lewat putusan Bawaslu,” kata komisioner KPU Wahyu Setiawan di kantor KPU, Jakarta Pusat, Kamis (16/8/2018).

Keputusan Bawaslu dan Panwaslu yang meloloskan tiga mantan koruptor tersebut dinilai Wahyu tak mencerminkan semangat menegakkan peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 yang salah satunya memuat larangan eks koruptor untuk nyaleg. Ia menambahkan Mestinya, baik Bawaslu maupun Panwaslu menjadikan PKPU sebagai standar pengawasan dan tidak terkesan mengabaikan peraturan tersebut.

“Maka tampaknya Bawaslu mengabaikan aturan pemilu. Padahal aturan KPU mengikat semua penyelenggara (pemilu),” ujar Wahyu.

Disisi lain, Wahyu khawatir jika putusan Bawaslu dan Panwaslu tersebut dapat mempengaruhi pelaksanaan Pemilu di daerah lain. Oleh karena itu Wahyu dalam kasus ini mengaku telah mengirimkan surat kepada Bawaslu dan Pnwaslu terkait. Adapun alasan Bawaslu dan Panwaslu tersebut meloloskan eks koruptor kata Wahyu karena mereka merujuk pada Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, yang tidak melarang mantan narapidana korupsi untuk maju sebagai Caleg.

“Bawaslu masih berpedoman pada UU 7 tahun 2017 saja. Padahal PKPU sudah diundangkan, artinya udah sah dan diakui oleh negara,” sebutnya.

Sebelumnya, pada masa pendaftaran bacaleg, tiga mantan narapidana korupsi di tiga daerah tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU. Merasa tak terima, ketiganya lantas mengajukan sengketa pendaftaran ke Bawaslu dan Panwaslu setempat. Hasil sengketa menyatakan ketiganya memenuhi syarat (MS) sehingga menganulir keputusan KPU yang menyatakan mereka TMS.

Baca Juga:  MUI Minta Aksi Bela Tauhid Tidak Disusupi Agenda Politik

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Berita Populer