Connect with us

Politik

Hatta Sebut Program Sertifikat Tanah Jokowi Siasat Buruk Pemerintah

JARRAK.ID

Published

on

JAKARTA – JARRAK.ID – Presiden Joko Widodo memberikan sambutan pada saat pembagian sertifikat tanah kepada warga di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/3/2018) kemarin.

Adapun sertifikat yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada 15.000 orang tersebut merupakan jumlah paling banyak dibandingkan dengan jumlah sertifikat yang pernah dibagikan sebelumnya selama menjabat sebagai Presiden Indonesia.

Sayangnya, kebijakan tersebut menuai kritik. Pasalnya pembagian tersebut seolah mengikat masyarakat seperti rentenir.

Mohammad Hatta, Anggota Komisi II dari Fraksi PAN mengkritik program pembagian sertifikat tanah yang telah dilakukan di masa pemerintahan Jokowi tersebut.

“Jadi ini sebetulnya jebakan maut juga untuk masyarakat. Ini yang harus dikhawatirkan,” ujarnya dalam sebuah dialog di Kantor DPP PAN, Jakarta, Rabu (21/3/2018).

Menurut Hatta, setelah mendapatkan sertifikat tanah, banyak masyarakat yang perekonomiannya membaik, tetapi dengan menggadaikan sertifikat tanah tersebut untuk mendapatkan dana segar ke instansi apapun, termasuk ke rentenir.

Hatta sepakat dengan pendapat Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amin Rais yang beranggapan bagi-bagi sertifikat tanah merupakan program “ngibul” atau bohong untuk menutupi janji reforma agraria.

Sejatinya, menurut penilaian Hatta, terkait reforma agraria bukanlah mengenai pemberian sertifikat tanah, melainkan penataan ulang akan kepemilikan tanah tersebut.

Yang dimaksud dengan penataan ulang, bagi Hatta, adalah menyelesaikan sengketa tanah, atau masalah lainnya. Setelah selesai baru melakukan sertifikasi sebagai pengesah akhir dari tanah tersebut.

Hatta menengarai, pembagian sertifikat tanah ini hanya siasat pemerintah agar dapat meraup pendapatan asli daerah (PAD) yang besar lewat pajak bumi dan banguanan.

Karena semakin besar PAD maka dana bagi hasil (DBH) yang diberikan pemerintah kepada masyarakat akan semakin menurun. Dengan begitu sama halnya dengan megurangi beban APBN.

Baca Juga:  Politikus Loncat Pagar, Pragmatis atau Ideologis

“Ketika PBB besar, PAD besar, otomatis dana DBH dana bagi hasilnya lebih kecil, sehingga beban APBN jadi kecil,” kata dia.

Tahun ini pemerintah menargetkan mampu membagikan 5 juta sertifikat tanah. Sementara itu target pembagian sertifikat tanah pada 2019 mencapai 9 juta sertifikat.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Populer