Connect with us

Daerah

Hari Ini, Giliran Bupati Sumenep dan Wakil Bupati yang Akan Diperiksa KPK

HOLIDI

Published

on

Bupati Sumenep, A Busyro Karim (Doc. Net)

SUMENEP – JARRAK.ID – Hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melanjutkan pemeriksaan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di wilayah Jawa Timur.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, tercatat ada 9 pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten yang akan dicek kebenaran LHKPN-nya. Dua diantaranya adalah Bupati Sumenep, A Busyro Karim dan Wakil Bupati Sumenep, Achmad Fauzi.

Selain itu, tujuh lainnya adalah Plt Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin; Sekda Kabupaten Trenggalek, Joko Irianto; Kadis DIKPORA Kabupaten Trenggalek,
Kusprigianto.

Kemudian Kadis Pendidikan Kabupaten Jember, Edy Budi Susilo; Kadis Kesehatan Kabupaten Situbondo , Abu Bakar Abdi; Kadis PUPR Kabupaten Situbondo, Gatot Siswoyo dan Kadis Pendidikan Kabupaten Situbondo, Fathor Rakhman.

Pemeriksaan atau pengecekan terhadap LHKPN akan dilakukan di Kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan pemeriksaan harta kekayaan ini merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi. Dia menyebut lewat pengecekan ini diharapkan dapat diketahui kebenaran dari harta yang telah dilaporkan para pejabat.

“Melalui kegiatan pemeriksaan ini diharapkan dapat diketahui kebenaran, keberadaan, dan kewajaran laporan harta yang disampaikan oleh penyelenggara negara,” kata dia beberapa waktu lalu.

Dia menyatakan pemeriksaan ini sesuai dengan aturan pada UU 28 Tahun 1999 Pasal 5 angka 2 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang menyebut ‘Bahwa setiap PN berkewajiban untuk bersedia diperiksa kekayaanya sebelum, selama, dan setelah menjabat’. Pemeriksaan dilakukan dengan mengecek kelengkapan pendukung aset dan asal usul aset.

“Laporan harta kekayaan setidaknya memuat informasi mengenai aset yang dimiliki pejabat publik, penerimaan dan pengeluaran pejabat publik, penerimaan yang diterima pejabat publik, jabatan baik yang menghasilkan manfaat keuangan atau tidak dan identitas mengenai istri, anak dan orang-orang yang memiliki hubungan dengan penyelenggara negara,” ujar Febri.

Baca Juga:  Tak Bawa SIM, Ini Identitas Wanita yang Ludahi Rombongan Presiden
Advertisement

Berita Populer