Connect with us

Politik

Hari Ini DPR Panggil Delapan Menteri Jokowi Sekaligus, Apa yang Dibahas?

JARRAK.ID

Published

on

Ilustrasi suasana rapat di DPR (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Tujuh Komisi DPR RI di agendakan akan menggelar rapat gabungan yang juga akan dihadiri oleh delapan menteri dari kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini, Senin, (04/06/2018).

Komisi tersebut antara lain Komis I, Komisi II, Komisi IV, Komisi VIII, Komisi IX, Komisi X dan Komisi XI dan menteri yang hadir antara lain Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Keuangan, Menteri PAN RB, Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Luar Negeri, Menteri Kesehatan dan Menteri Agama.

Pelaksanaan rapat gabungan tersebut diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 25 April 2018 dan sesuai hasil keputusan rapat pimpinan DPR RI tanggal 21 Mei 2018. Sedangkan pelaksanaan rapat gabungan akan digelar pukul 10.00 WIB.

“Sesuai dengan jadwal acara rapat-rapat DPR RI Masa Persidangan V Tahun sidang 2017 – 2018 yang telah disahkan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR Rl tanggal 25 April 2018 dan sesuai Hasil Keputusan Rapat Pimpinan DPR Rl tanggal 21 Mei 2018.”

“Bersama ini kami berutahukan bahwa DPR Rl akan mangadakan Rapat Kerja Gabungan Komisi I, II, IV, VIII, IX, X dan Komisi XI DPR Rl dengan Menteri Pendikan dan Kebudayaan Rl, Menteri Keuangan RI,  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rl, Menteri  Dalam Negeri Rl, Menteri PPN/Kelapa Bappenas RI, Menteri  Luar Negeri Rl, Menteri Kesehatan Rl dan Menteri Agama RI,” dikutip dari surat undangan rapat yang diterima di Jakarta, Senin, (04/06/2018).

Rapat gabungan hari ini intinya akan membahas penyelesaian tenaga kerja honorer K2 dimana pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi CPNS masih terkendala regulasi yang ada saat ini yaitu Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 5 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

Regulasi yang mengganjal antara lain menyangkut syarat usia maksimal untuk bisa diangkat menjadi CPNS yakni 35 tahun. Padahal, faktanya saat ini cukup banyak honorer usianya lebih dari itu. Sehingga muncul keinginan batas usia khusus untuk honorer, ditoleransi sampai 45 tahun.

Namun saat ini, Komisi II DPR pun tengah membahas revisi UU Nomor 5 Tahun 2014 itu.

Dalam draft revisi UU ASN per Desember 2017 usulan Dewan, pemerintah diharuskan mengangkat tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-pegawai negeri, dan tenaga kontrak menjadi pegawai negeri.

Rencana itu akan dimulai enam bulan dan paling lama tiga tahun setelah revisi disahkan.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement

Populer