Connect with us

Elektoral

Hadapi Sengketa Pilpres di MK, Ini yang Dipersiapkan Bawaslu

JARRAK.ID

Published

on

Gedung Bawaslu (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Bawaslu mengaku siap membeberkan sejumlah data dan fakta dalam menghadapi gugatan hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), sebagaimana diajukan kubu Prabowo-Sandiaga Uno.

“Kami mempersiapkan diri memberikan keterangan di MK baik untuk pilpres, termasuk juga pileg maupun DPD. Kita berikan keterangan berdasarkan data, bukan opini,” ujar Ketua Bawaslu, Abhan di Jakarta, Rabu, (29/05/2019).

Menurut Abhan, Bawaslu akan memberikan data sesuai dengan tugas Bawaslu di Pemilu Serentak 2019.

Keterangan tersebut terkait data-data pengawasan, data penanganan pelanggaran dan sengketa serta upaya pencegahan Bawaslu agar pemilu berlangsung sesuai aturan berlaku.

“Kemudian juga melihat dari dalil pemohon (gugatan Prabowo-Sandi), apa yang menjadi kewenangan kami, kami siapkan,” tandas Abhan.

Posisi Bawaslu, kata Abhan, merupakan pihak yang memberikan keterangan sesuai undangan dari majelis hakim MK. Rencananya, Bawaslu akan memberikan keterangan tertulis sebelum digelar sidang pendahuluan pada 14 Juni 2019 mendatang.

“Persoalan nanti menyampaikan secara verbal di sidang, tunggu panggilan dari MK. Pada prinsipnya, kami siap menyampaikan keterangan secara tertulis maupun secara verbal di sidang MK,” ungkap Abhan.

Abhan menegaskan, pihaknya juga tidak mempersoalkan kubu Prabowo-Sandi akan membuka kembali gugatan sebagaimana dilaporkan kepada Bawaslu.

“Kita harus menghargai (gugatan Prabowo-Sandi), nanti MK memeriksanya seperti apa, bukti-buktinya apa, kita lihat dari pemohon,” kata Abhan.

Menurut Abhan, pihaknya tidak bisa menindaklanjuti laporan Badan Pemenangan Nasional (BPN) soal dugaan pelanggaran administrasi yang bersifat TSM karena bukti-buktinya kurang untuk memastikan dugaan pelanggarannya bersifat TSM. Bawaslu, kata dia, sudah mendefinisikan pelanggaran TSM dalam peraturan Bawaslu yang bisa saja berbeda dengan padangan MK soal pelanggaran TSM ini.

“Kami punya pandangan begitu. Terstruktur itu dilakukan oleh aparatur, penyelenggara bisa, pemerintah juga. Sistematisnya itu adalah secara terencana yang matang dan masif itu kami menentukan persebarannya (pelanggaran) itu minimal di 50 (persen) provinsi yang ada,” pungkas Abhan.

Baca Juga:  Pesan SBY: Prabowo-Sandi Jangan Buat Rakyat Bingung Saat Debat Pilpres

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement

Berita Populer