Connect with us

Other

Guru NU Desak Pemerintah Bentuk Komisi Perlindungan Guru

JARRAK.ID

Published

on

SATIRE, JARRAK.ID- Kasus penganiayaan yang menimpa Ahmad Budi Cahyono, guru SMAN 1 Torjun, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, beberapa waktu lalu, menunjukkan betapa lemahnya perlindungan hukum terhadap guru.

Sederet kasus kekerasan dan penganiayaan terhadap guru rupanya tak juga berlalu. Mugkin karena dasar ini, Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) mendesak pemerintah untuk segera membentuk badan khusus atau komisi yang fokus bekerja melindungi hak hukum guru.

“Sudah banyak kasus sebelumnya, agar lebih pasti dalam meberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap guru, Pergunu mendesak pemerintah untuk membentuk badan atau semacam komisi yang menangani khusus perlindungan guru secara pasti,” papar Ketua PP Pergunu Aris Adi Leksono.

Aris menyebut pihaknya prihatin atas nahas yag terjadi pada guru salah satu sekolah di Sampang itu. Apalagi, pelaku adalah siswanya sendiri. Menurut Aris, kejadian ini tidak bisa diabaikan begitu saja.

Saat in, Ketua Pergunu mendesak pemerintah untuk membetuk Komisi Perlindungan Guru. Dalam pernyatannya, Aris mengatakan bahwa adanya komisi itu bertugas memberikan kepasatian perlindungan, baik hukum dan pengawasan. Sehingga, kasus penganiayaan terhadap guru tidak kembali berulang.

“Kami memohon kepastian perlindungan pada guru. Kami mengusulkan membentuk Komisi Perlindungan Guru Indonesia,” kata Wakil Ketua Umum PP Pergunu Aris Ade Leksono, Selasa (13/03/18).

Menurut Aris, terciptanya perlindungan hukum akan medorong keharmonisan dan kesejahteraan guru.

“Diharapkan keberadaan komisi perlindungan guru nanti mendorong harmonisasi di antara profesi guru yang lain sehingga informasi yang diberikan seimbang,” pinta Aris.

Rencana pembentukan komisi itu akan dibarengi dengan gelar Rakernas ke-2 Pergunu, pada tanggal 2-4 Mei 2018 di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Diketahui saat ini Pergunu telah memiliki pengurus wilayah di 34 Provinsi dan 400 Cabang.

Baca Juga:  Siap Tukarkan Aset Dolar ke Rupiah, Sandi: Waktunya Bela Negara

Pada Rakernas nanti, Pergunu akan mengundang Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sebagai upaya komunikasi dan pemantapan komisi perlindungan terhadap guru.

“Kami bersilaturrahim dengan beliau kaitannya dengan akan menyelenggarakan Rakernas Ke-2 setelah Kongres. Dimohon Pak Wapres bisa membuka,” kata Asep Sifuddin di kantor Wakil Presiden.

Pembentukan badan khusus yang konsentrasi pada penjaminan keamanan dan hak guru, memang dirasa penting. Tetapi, keterjebakan pada struktur formal dan abai pada fungsi substansial juga akan menjadi prahara baru. Bukan begitu, Sahabat JARKID?

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Populer