Connect with us

Daerah

Gunakan Program Pemerintah untuk Kampanye, Pakar Hukum: Nur Fitriana Bisa Didiskualifikasi dari Pencalegan

MUHAMMAD KAYYIS AR

Published

on

Kegiatan Wirausahawan Muda Sumenep yang diduga jadi tempat kampanye Nur Fitriana, Caleg DPRD Jawa Timur dari PKB di Payudan Karangsokon, Guluk-Guluk, Sumenep (Doc. JARRAK)

SUMENEP – JARRAK.ID – Calon Legislatif (Caleg) DPRD Jawa Timur dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daerah Pemilihan (Dapil) XIV Madura, Nur Fitriana diduga menggunakan Program Kewirausahawan Muda Sumekar bertajuk ‘Temu Bisnis: Pusat Inkubator Wirausaha Sumenep’ yang diselenggarakan di Balai Desa Payudan Karangsokon, Guluk-Guluk, Sumenep, Minggu, (18/11/2018) untuk kegiatan kampanye terkait pencalonannya.

Pakar hukum Kurniadi mengatakan, tindakan Nur Fitriana yang diduga dengan sengaja menggunakan fasilitas negara yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tujuan kampanye jelas melanggar Undang-Undang Pemilu.

“Kalau ditelusuri lebih jauh, tindakan yang bersangkutan (Nur Fitriana, red) diduga melanggar Undang-Undang Pemilu. Jadi ini tentu tidak bisa dibiarkan,” kata Kurniadi saat dimintai tanggapan soal kampanye terselubung Nur Fitriana, kepada Jarrak.id, Selasa, (20/11/2018).

Berpotensi Didiskualifikasi

Menurut Kurniadi, Nur Fitriana juga berpotensi didiskualifikasi dari pencalonannya sebagai anggota DPRD Jawa Timur. Pasalnya tegas Kurniadi, bukan hanya kali ini saja istri Bupati Sumenep A. Busyro Karim itu menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politiknya.

“Apalagi saya dengar tidak hanya sekali ini saja yang bersangkutan memamfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan politiknya,” tegas Kurniadi sambil melampirkan link pemberitaan dari salah satu media online.

Dalam link pemberitaan itu, Nur Fitriana diketahui menyerahkan bantuan penguatan modal bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), bantuan Dinas Koperasi Kabupaten Sumenep. Padahal Nur Fitfiana posisinya sebagai Ketua TP PKK Kabupaten Sumenep yang sudah mencalonkan diri sebagai Caleg DPRD Jawa Timur.

Penyalahgunaan Jabatan

Sementara itu pengamat hukum Syafrawi menyebut, tindakan Nur Fitriana jelas penyalahgunaan jabatan sekaligus pemamfaatan fasilitas negara untuk kepentingan elektoral istri orang nomor satu di Sumenep itu.

“Laporkan saja ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Karena itu jelas penyalahgunaan jabatan dan pemamfaatan fasilitas negara,” kata Syafrawi layanan pesan instan WhatsApp kepada Jarrak.id.

Sebelumnya diberitakan, dalam kegiatan Wirausaha Muda Sumenep (WMS) Nur Fitriana diduga menggunakan acara tersebut untuk kepentingan terselubung. Pasalnya di tengah-tengah acara, ada pembagian kalender dan stiker bergambar Nur Fitriana lengkap dengan lambang partai dan nomor urut, serta amplot berisi sejumlah uang kepada para peserta yang hadir.

Ahmad Mahsun yang diketahui sebagai Koordinator Pengelola Program Inkubator Wirausaha Muda Sumenep (PIWS) sekaligus Ketua DPD KNPI Sumenep, ikut memberikan arahan kepada peserta untuk mengangkat kalender dan stiker bergambar Nur Fitriana yang sudah dibagikan kepada peserta.

“Jangan lupa coblos nomor tiga DPRD Jawa Timur, Fitriana,” teriak salah satu peserta.

Dikonfirmasi terpisah, Camat Guluk-Guluk, Achmad Laili Maulidy, mengaku tidak tahu-menahu soal kegiatan Wirausahawan Muda Sumenep yang dilaksanakan di Desa Payudan Karangsokon, Kecamatan Guluk-Guluk itu. Bahkan, Laili menampik pihak penyelenggara melakukan konfirmasi kegiatan kepadanya. “Belum. Kapan kira-kira?” tanya Laili singkat.

Berdasarkan penelusuran Jarrak.id, tindakan bagi-bagi amplop berisi uang dan mengarahkan untuk memilih calon tertentu diduga melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi ‘Pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.’

Sedangkan bunyi Pasal 521 UU Pemilu menyebutkan ‘Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000.

 

Advertisement

Populer