Connect with us

Daerah

Golkar Sesalkan Sikap Anies Terbitkan IMB di Pulau Reklamasi

JARRAK.ID

Published

on

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta menyesalkan keputusan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Pulau Reklamasi.

“Gubernur harus jelaskan ke publik. Dulu Pak Anies sendiri yang melakukan penegasan. Tentang reklamasi (melakukan) penolakan. Gubernur, beliau dengan berani ambil tindakan (disegel), sekarang rekomendasi izin. Ini saya pikir Anies harus jelaskan terbuka kepada masyarakat,” ucap Ketua Fraksi Golkar Ashraf Ali, Jumat, (14/06/2019).

“Jangan sampai tidak dijelaskan, karena akan menjadi preseden yang buruk,” imbuhnya.

Sejauh ini kata dia, DPRD belum mengetahui apa alasan Anies menerbitkan IMB di Pulau Reklamasi.

“Dewan juga sudah jadi pembicaraan serius, langkah dewan apa kita belum tahu. Tapi, perlu penjelasan. Tidak langgar aturan, tidak langgar aturan dimana? Pak gubernur perlu klarifikasi. Antar pandangan masyarakat, pandangan dewan, di tingkat eksekutif, itu apa?” ucapnya.

Terlebih kata dia, tidak ada Perda yang mengatur masalah peruntukan lahan hasil reklamasi. Karena itu, menurut dia janggal jika Anies menerbitkan IMB.

“Tidak ada regulasinya, tidak ada peraturan daerah reklamasi. Sesuatu didirikan di tanah yang tidak didukung peraturan daerah lalu dibangun sesuatu di atasnya. Logikanya, nggak bisa ada dokumen apapun,” kata Ashraf.

Sementara itu, Anies telah memaparkan alasan tindakan penyegelan yang dilakukan pada Juni 2018. Menurutnya, bangunan yang ada di sana tidak memiliki IMB.

“Mereka melakukan pembangunan tanpa IMB. Di tahun 2015, 2016, 2017 pemprov sebenarnya sudah melakukan penindakan. Diberi surat peringatan, bahkan pernah disegel. Tapi pihak swasta seakan tidak peduli. Kawasan itu tetap tertutup, pembangunan jalan terus walau tanpa ijin. Sebuah pelanggaran yang terang-terangan dan menggambarkan bahwa Pemprov tidak dihargai oleh pihak swasta. Dengan kata lain, pemprov tidak bisa menertibkan pelanggar hukum,” ucap Anies, dalam keterangannya.

Baca Juga:  Soal Santri Post-Islamisme Sandiaga Uno, PKS Dituding Buta Sejarah

Pemilik bangunan yang disegel mendapat sanksi dengan membayar denda. Setelah itu, Mereka mengurus IMB hingga akhirnya terbit.

“Mereka dihukum, denda oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Setelah itu, mereka mengurus IMB sebagaimana pengurusan IMB kegiatan pembangunan lainnya di seluruh wilayah DKI,” ujarnya.

Anies berpendapat, IMB yang terbit berbeda dengan kebijakannya terkait penghentian Pulau Reklamasi. Menurutnya, apa yang dilakukannya terkait IMB sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur.

“Pergub 206/2016 itulah yang jadi landasan hukum bagi pengembang untuk membangun. Bila saya mencabut Pergub itu, agar bangunan rumah tersebut kehilangan dasar hukumnya. Lalu membongkar bangunan tersebut maka yang hilang bukan saja bangunannya tapi kepastian atas hukum juga jadi hilang,” kata Anies.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement

Berita Populer