Connect with us

Daerah

Giliran Putri Gusdur Tolak Revisi UU KPK

JARRAK.ID

Published

on

Alissa Wahid (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Putri Presiden Indonesia ke-4 Abdurrahmad Wahid, Alisa Wahid ikut angkat suara soal revisi terhadap UU KPK. Dia menuding, revisi UU KPK sebagai bentuk penjarahan terhadap negara.

dengan suara rakyat. Apakah benar, kalau keputusan DPR minggu ini bisa menggiring pak @jokowi menjadi Presiden pertama yang melakukannya? #TolakRevisiUUKPK,” tulis Alissa di Twitter pada 9 September 2019 seperti dilihat Jarrak.id, Sabtu (14/09/2019).

“Banyak Operasi Tangkap Tangan menunjukkan korupsi bagai kanker stadium 4. Siapa yg dipaksa bebenah? KPK. Caranya? Revisi UU yang tidak masuk Prolegnas ujug2 diproses. Waktu hanya 3 minggu untuk memproses “penguatan KPK”. DPR-nya jemawa ‘tidak butuh masukan rakyat’. Percaya, gitu?” kata Alissa.

Bahkan dia menceritakan bagaimana integritas KPK yang bahkan ketika disuguhi air putihpun ditolak oleh mereka.

“Pengalaman saya sama. Litbang KPK pernah datang ke TK kami, mengobservasi proses penanaman nilai di sekolah. Saya suguhi air putih saja ndak mau. Menjaga kode etik,” tuturnya.

Ia juga menegaskan Gus Dur dan Sinta Nuriyah Wahid secara konsisten menolak adanya pelemahan terhadap KPK.

“Mendengarkan Ibu saya yang gagah-berani cerita beberapa hari lalu nangis dari sejak sholat dhuha sampai siang, memikirkan @KPK_RI. Sedih,” ucap Alissa.

“Alhamdulillah, keluarga Ciganjur tetap dalam posisi sama: menolak pelemahan KPK sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi. sejak #GusDur membela KPK di Cicak vs Buaya jilid 1 sampai saat ini, tak terpengaruh siapa yang sedang melucuti KPK & siapa yang berkuasa,” lanjut Alissa.

Bahkan Alissa me-retweet cuitan dari beberapa tokoh yang mengkritik Jokowi karena menyetujui revisi UU KPK.

“Keluarga Ciganjur juga tetap istiqomah untuk tidak mendasarkan pembelaan kepada nama-nama tertentu, misalnya membela pak Jokowi atau membela bang Novel Baswedan (yg matanya sudah sulit melihat 😭), tetapi pada perilaku sistemik semisal regulasi yang melucuti kapasitas KPK,” urainya.

Alisa sebenarnya setuju bahwa KPK memang harus diperbaiki. Tetapi revisi terhadap UU KPK yang tergesa-gesa menunjukkan bahwa KPK berpotensi untuk dilemahkan.

“Sepakat perlu #KPKLebihBaik. Dan itu tak dapat dilakukan dalam 3 minggu. Tidak dapat dilakukan dengan sikap ‘DPR tidak butuh masukan publik’. Tidak dapat dengan tidak melibatkan lembaga KPK sama sekali dalam proses. 3 hal itu saja, sudah cukup jadi: apakah ini agar #KPKLemahNegaraDijarah?” tegas Alissa.

“Posisi saya jelas: #SaveKPK dari pelemahan sistematis. #TolakRevisiUUKPK. Jangan percaya kabar sebaliknya,” imbuhnya.

Alissa juga menjawab cuitan dari pro-Jokowi yang mempertanyakan sikapnya. Netizen itu menilai kritikan seperti yang dilakukan Alissa seolah tidak mendukung Jokowi yang ingin memperkuat KPK.

“Dengan proses penyusunan legislasi yang benar, masbro. Masa RUU tidak ada di Prolegnas saat ini, ujug-ujug muncul, dan hanya diselesaikan dalam 3 minggu? RUU yang sektoral saja butuh waktu lebih lama, menjaring pandangan publik dll, apalagi ini, yang crosscutting issue,” jelas Alissa.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement

Populer