Connect with us

Politik

Gelar Pertemuan Terlarang, Kubu OSO: Wiranto Doyan Intervensi Seperti Orde Baru

JARRAK.ID

Published

on

Ketua Dewan Pembina Partai Hanura, Wiranto (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Konflik internal Partai Hanura mulai menyeruak kembali. Baru baru ini, Hanura kubu ‘Manhattan’ yakni loyalis Oesman Sapta Odang-Herry Lontung Siregar menuduh Wiranto telah melakukan pertemuan khusus Partai Hanura.

Pertemuan Wiranto tersebut diduga untuk menguatkan Partai Hanura kubu ‘Ambhara’ dengan Sekjen Sarifuddin Sudding.

“Pertemuan ‘terlarang’ Wiranto dengan pejabat Mahkamah Agung membuat ‘noda hitam’ dalam Kabinet Kerja Presiden Jokowi,” ungkap Wakil Sekjen Bidang Hukum DPP Partai Hanura Petrus Selestinus melalui keterangan resminya, Selasa, (10/07/2018).

Tuduhan terkait pertemuan terlarang tersebut, menurutnya, berkaitan dengan surat dari Wiranto selaku Ketua Dewan Pembina Partai Hanura yang ditujukan kepada Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang.

“Surat Wiranto secara kasatmata telah membuka tabir praktik penyalahgunaan wewenang eksekutif yang dilarang oleh UUD 1945, UU Kekuasaan Kehakiman, dan UU Administrasi Pemerintahan,” ujar Petrus.

Berdsarkan surat tertanggal 5 Juli 2018 dan berkop lambang Partai Hanura, Wiranto mengungkapkan telah menggelar rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan pada 5 Juli 2018. Disebutkan, rapat itu dihadiri unsur KPU, DKPP, Kemenkum HAM, PTUN Jakarta, dan Mahkamah Agung.

Sebagaimana dilansir detikcom, Wiranto menyebut dalam surat tersebut, baik KPU, DKPP, Kemenkum HAM, PTUN Jakarta, dan MA sepakat bahwa Hanura mengikuti pencalegan dengan mengacu pada SK Menkum HAM M.HH-22.AH.11.01 tanggal 12 Oktober 2017 dengan Ketua Umum Oesman Sapta dan Sekretaris Jenderal Sudding, berdasarkan keputusan PTUN dalam gugatan sengketa Partai Hanura.

Namun begitu, menurut Petrus, pertemuan tersebut melanggar UU Administrasi Pemerintahan dalam tiga kategori, yakni melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang.

“Wiranto bertindak melampaui wewenang karena Wiranto telah mengundang Mahkamah Agung dan Ketua PTUN Jakarta membangun kesepakatan atas perkara yang sedang berjalan, di mana Wiranto memiliki konflik kepentingan atas perkara di PTUN Jakarta. Itu berarti Wiranto telah bertindak melampaui batas wewenangnya sebagai Menko Polhukam dengan melanggar UU,” katanya.

Baca Juga:  Ini Intruksi Lengkap SBY Kepada Seluruh Kader dan Simpatisan Demokrat usai Pemilu 2019

Campur Aduk Wewenang

Tak hanya itu, Wiranto juga dianggap mencampuradukkan wewenang sebagai Menko Polhukam dan Ketua Dewan Pembina Partai Hanura. Bahkan, Wiranto dituding bertindak sewenang-wenang tanpa dasar kewenangan dan bertentangan dengan putusan sela PTUN Jakarta.

Petrus melanjutkan, Wiranto diklaim ingin mengembalikan kepengurusan sesuai SK Menkum HAM Nomor M.HH-22.AH.11.01 Tahun 2017 tanggal 12 Oktober 2017, yakni Oesman Sapta sebagai Ketum dan Sudding sebagai Sekjen. Padahal, kata dia, SK tersebut adalah menjadi objek sengketa di PTUN karena kubu OSO mengajukan banding.

Petrus juga menganggap rapat yang digelar Wiranot terkait partainya dengan mengumpulkan unsur PTUN Jakarta hingga Mahkamah Agung telah mencoreng Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Wiranto, kata Petrus, seperti Orde Baru yang doyan mengintervensi kekuasaan badan peradilan dan partai politik.

“Jabatan Wiranto sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Hanura telah menimbulkan konflik kepentingan bagi Wiranto, sehingga pertemuan Wiranto dengan pihak Mahkamah Agung dan Ketua PTUN Jakarta menjadi pertemuan yang bersifat terlarang, terlebih lagi karena dilarang oleh UU,” pungkasnya.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement

Berita Populer