Connect with us

Bisnis

Gebuk Perusak Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup Kantongi Rp18,3 Triliun!

JARRAK.ID

Published

on

Ilustrasi (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dalam tiga tahun terakhir sejak dibentuk tahun 2015 lalu sering menang melawan perusahaan nakal perusak lingkungan.

Tercatat dalam tiga tahun terakhir, total nilai kemenangan lewat putusan hukum yang sudah berkekuatan tetap mencapai Rp18,3 triliun.

“Kami telah menyelesaikan 567 kasus pidana masuk ke pengadilan, 18 gugatan terhadap perusahaan (inkrah) dengan nilai Rp 18,3 triliun, dan 132 kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan,” kata Dirjen Gakkum Rasio Ridho Sani dalam siaran pers, Rabu, (02/01/2019).

Sepanjang 3,5 tahun, Ditjen Gakkum telah menangani 2.677 pengaduan, 3.135 pengawasan izin, dan menerbitkan 541 sanksi administrasi bagi usaha atau kegiatan yang melanggar perizinan dan peraturan perundangan bidang lingkungan dan kehutanan.

Banyaknya perusak lingkungan yang sudah disanksi melalui putusan pengadilan diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan warga negara dalam menjaga kelestarian lingkungan, terutama untuk kepentingan industri.

“Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan diharapkan berdampak pada kepatuhan warga negara, terutama pemilik izin usaha kehutanan atau usaha lainnya pada ketentuan peraturan lingkungan hidup. Ketegasan dalam penegakan hukum menunjukkan kewibawaan negara,” kata Rasio Ridho Sani.

Keberhasilan ini diakui Rasio tidak lepas dari dukungan Presiden, Mahkamah Agung (MA) dan DPR.

Putusan perdata dari hakim agung dengan mengabulkan gugatan yang mencapai triliunan merupakan sejarah bagi bangsa Indonesia.

“Kami sangat mengapresiasi putusan-putusan ini. Putusan ini akan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan lingkungan dan kehutanan,” tandasnya.

Kemenangan terakhir adalah ketika KLHK memenangkan gugatan melawan PT National Sago Prima (NSP). Sebelumnya, PT NSP dimenangkan di tingkat banding. Tapi MA menjatuhkan hukuman kepada PT NSP.

Baca Juga:  Kasasi ditolak MA, Fahri Hamzah Minta PKS Segera Bayar Rp30 Miliar

“Kabul kasasi KLHK. Membebani biaya pemulihan/rehabilitasi dan menghukum pula perusahaan berupa ganti rugi. Pada pokoknya bahwa perusahaan harus bertanggung jawab atas kebakaran¬†a quo sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban mutlak (strict liability),” cetus juru bicara MA, Andi Samsan Nganro.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Berita Populer