Connect with us

Kolom

Fiqih Kepemimpinan Politik

HASIN ABDULLAH

Published

on

Illustrasi (Doc. Net)

Menjelang pesta demokrasi 2019 mendatang, isu pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) menimbulkan perdebatan yang berkepanjangan di berbagai media sosial maupun media layar kaca, sehingga dialog masalah kepemimpinan cenderung mengupas soal elektabilitas. Seolah-olah elektabilitas pemimpin negara adalah hal penting. Meskipun hal ini sangatlah krusial, tetapi kemaslahatan umat yang lebih dominan.

Sebab di tengah perhelatan politik (Pileg-Pilpres) yang semakin masif, pemimpin (pemerintah) sering kali dihadapkan dengan masyarakat kritis pada era demokrasi. Kini jabatan politik yang diemban oleh pemerintah sudah seharusnya, semua kebijakan mampu mewujudkan kemaslahatan (pro-rakyat) tanpa adanya sikap tebang pilih yang berdampak pada timbulnya keresahan dan keterpecahbelahan umat.

Eksistensi perbedaan pergolakan diwarnai oleh partai politik (Parpol), perhelatan ini ibarat pelangi yang juga mempunyai banyak warna. Dan semakin banyak warna (perbedaan) semakin indah apabila masyarakat dan pemimpin negara menjiwai hakikat asas “Bhineka Tunggal Ika”. Artinya, walau berbeda-beda tetap bersatu, karena itu masyarakat dituntut bersatu menjaga kerukunan umat dan cinta kasih sayang kita semua.

Catatan Konstruktif Kepemimpinan

Pemimpin negara (ulil ‘amri) sebagai eksekutor kebijakan-kebijakan politik terlihat belum kunjung mampu menyikapi persoalan masyarakat kontradiktif. Pasalnya, keberpihakan teriolasi oleh adanya permainan-permainan politis yang membuat masyarakat cenderung tidak objektif dan anti kebijakan pemerintah saat ini. Padahal, sikap kepemimpinan negara penting agar masyarakat menilai itu semua adalah kemaslahatan.

Dalam konteks menghadapi tahun politik, peranan serta partisipasi masyarakat merupakan nilai elektoral bagi pemimpin yang mempunyai wewenang mengambil keputusan. Dalam hal ini, kebijakan yang direalisasikan agar tidak bertumpu pada masyarakat tertentu, sehingga masyarakat yang menyadari, termasuk kelompok masyarakat yang anti kebijakan saat. Pada dasarnya ini memancing emosi masyarakat.

Baca Juga:  Politik dan Kita yang Gila Tagar

Menurut hemat penulis, pemimpin negara dalam hal ini pemerintah sekarang akan mampu mewujudkan kemaslahatan umat. Apabila pemerintah khususnya masyarakat meneladani dan mengejawantahkan sesuai apa yang ada dalam kaida ushul fiqih, yang menegaskan “Tasorruful imam ‘alar ar-rukyah manutun bil maslahah”. Artinya, setiap kebijakan pemimpin atau setiap kebijakan adalah terkait dengan kemaslahatan.

Solusi Efektif

Penegakan kemaslahatan umat bersumber pada kebenaran objektif seorang pemimpin negara yang mampu mengambil sikap berani serta tegas dalam sebuah putusan, meskipun sebagian kecil masyarakat negeri ini menilai apa yang telah dilakukan pemerintah saat ini, menganggap tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Paling tidak, pengambil putusan ini. Masyarakat harus bersikap respect dan respondsif.

Karena dalam teori kepemimpinan politik tidak hanya soal mencari popularitas dan elektabilitas, tetapi sikap harmonis pemerintah sangat penting bagi masyarakat Indonesia, agar masyarakat secara umum bersikap respect dan respondsif terhadap kebijakan-kebijakan politik yang dilakukan saat ini. Idealnya, sikap harmonis pemerintah serta sikap respondsif masyarakat merupakan perpaduan yang strategis untuk menyatukan visi kemaslahatan dan kebhinekaan.

Antara lain judul gagasan “Fiqih Kepemimpinan Politik” adalah langkah tepat bagi penulis, karena tidak secara langsung memberikan empati dan teladan baru bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam menyikapi eksistensi perbedaan pendapat soal kebijakan yang diputuskan. Untuk itulah, kemaslahatan umat bagian dari nilai kepemimpinan politik yang harus digardakan dan dipraktekkan.

Dewan Pimpinan Pusat Forum Akademisi Hukum Muda Indonesia (DPP-FAHMI), Jakarta

Berita Populer