Connect with us

Politik

Fahri Hamzah Tuding KPK ‘Peras’ KPU Agar Tak Loloskan Caleg Eks Koruptor

JARRAK.ID

Published

on

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menduga KPU mendapatkan tekanan dari KPK, sehingga tidak meloloskan beberapa nama eks koruptor yang sebelumnya diputus Bawaslu boleh ikut Pemilu 2019.

“Dugaan saya ada banyak pejabat yang diperas sama KPK. Ada banyak pejabat yang diancam oleh KPK. ‘Awas lo, kalau nggak, gua masuk ke kantor lo’,” kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, (03/09/2018).

Menurut Fahi, selama ini KPK memang doyan mengancam pejabat, salah satunya yang jadi sasaran KPK sebut Fahri adalah KPU.

“Jadi KPU dugaan saya diancam KPK, makanya dia takut mesti ikut KPK. Jadi KPK itu lebih efektif membuat norma hukum daripada lembaga legislatif, karena dia ngancam sana ke mari,” ujarnya.

“Dia ancam KPU, lapas, Imigrasi, pemda sudah kena ancam semua,” lanjut Fahri.

Fahri beralasan jika KPU mendapatkan tekanan KPK, karena sejak awal KPU ngotot membuat aturan yang melarang eks koruptor ikut Pileg 2019.

“Gimana caranya kita ngomong sama orang itu ya, tidak ada namanya caleg koruptor itu nggak ada. Jadi kita harus menertibkan kosakata kita dulu. Caleg koruptor itu nggak ada, koruptor itu narapidana. Kalau sudah selesai jadi napi, predikatnya sudah nggak ada lagi,” jelasnya.

Fahri menyebut KPU mengikuti jejak KPK yang kerap membuat norma hukum baru, meski tidak sesuai dengan UU. Ia pun mengatakan hal ini berbahaya bagi konstitusi.

“Itu yang menurut saya dirusak oleh tukang kampanye ini. Termasuk oleh KPK dan sekarang diikuti KPU. Mereka ini merusak kosakata dalam percakapan kita dalam hukum dan pemerintahan, dan ini bertentangan dengan konstitusi. Bahaya ini hukumnya,” tukas Fahri.

Baca Juga:  Pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin Akan Jalani Tes Kesehatan di RSPAD Hari Ini

KPU telah berkirim surat kepada Bawaslu terkait diloloskannya sejumlah eks napi korupsi menjadi calon anggota legislatif. Surat tersebut berisi permohonan penundaan eksekusi terhadap keputusan tersebut.

“Kami sudah kirimkan suratnya, kami sudah kirimkan suratnya kepada Bawaslu,” ujar Ketua KPU Arief Budiman.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Berita Populer