Connect with us

Politik

Fahri Hamzah Belum Bisa Tidur Nyenyak, PKS Resmi Ajukan PK ke MA

JARRAK.ID

Published

on

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Konflik antara Fahri Hamzah dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bakal berlanjut semakin panas.

Tim Advokasi dari PKS berencana mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang sebelumnya menolak kasasi yang diajukan PKS terkait pemecatan Fahri sebagai kader.

“Insya Allah kami akan melakukan upaya hukum luar biasa, peninjauan kembali,” ujar Zainudin saat dikonfirmasi, Kamis, (02/08/2018).

Rencana peninjauan kembali tersebut menurut Zainudin akan ditempuh lantaran pihaknya menilai ada sejumlah kejanggalan dalam putusan MK yang memberikan ‘kemenangan’ kepada Fahri.

Diantara sejumlah kejanggalan yang disoroti Zainudin, pertama yaitu kasus antara PKS Vs Fahri ini dinilai diputus terlalu cepat. Ia mempertanyakan mengapa diantara ribuan perkara kasasi yang masuk ke Mahkamah Agung (MA) justru kasus pemecatan Fahri oleh PKS yang sekan mendapatkan perhatian lebih dan prioritas.

“Ini cukup mengherankan,” ujarnya.

Menurut penjelasan Zainudin, pihaknya baru mendapat pemberitahuan dari MA pada tanggal 29 Juni 2018 bahwa permohonan kasasi yang diajukan PKS telah diregister pada tanggal 28 Juni 2018. Setelah itu surat terbit persis satu hari setelah perkara diregister.

Selanjutnya menurut Zainudin, kejanggalan kedua adalah perkara tersebut teregister dalam dua kepaniteraan yang berbeda.

Diketahui, perkara tersebut sebelumnya di register di panitera muda perdata khusus. Namun kemudian dipindah ke perdata umum diikuti dengan perubahan nomor register perkara.

Zainudin menjelaskan, panitera muda perdata khusus MA memberitahukan bahwa permohonan kasasi PKS sudah diterima tanggal 2 April 2018 dan telah didaftar dengan Nomor Register: 607 K/Pdt. Sus-Parpol/2018.

Namun kemudian PKS mendapatkan surat pemberitahuan tertanggal 29 Juni 2018 bahwa permohonan kasasi PKS diregister pada tanggal 28 Juni 2018 dengan register Nomor: 1876 K/PDT/2018.

“Apakah kasus ini begitu istimewa karena Penggugatnya seorang Wakil Ketua DPR?” tanya Zainudin heran.

Sementara itu, menaggapi tudingan Zainudin, kuasa hukum Fahri mengatakan kalau nomor register di dua kepaniteraan perdata yang berbeda itu terjadi karena MA mengoreksi kesalahan pada register pertama. Sebab, perkara tersebut bukan perdata khusus tapi perdata umum.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement

Populer