Connect with us

Elektoral

Duet JK-AHY Makin Kencang, PD: Paduan yang Komplit

JARRAK.ID

Published

on

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat bersilaturrahmi dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Makassar (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Pasca Mahkamah Konstitusi atau MK menolak gugatan terkait masa jabatan presiden-wakil presiden pada UU Pemilu, Partai Demokrat (PD) makin santer mendorong duet Jusuf Kalla (JK)-Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Bahkan, duet JK-AHY disebut Demokrat sangat cocok.

“Putusan MK hari ini juga semakin menguatkan dan meyakinkan kami Partai Demokrat untuk mengusung Pak JK jadi calon presiden didampingi Mas AHY sebagai wakilnya pada Pemilu 2019 nanti,” ungkap Ketua DPP PD Jansen Sitindaon, Kamis (28/6/2018), dikutip detikcom.

“Inilah paduan yang sangat komplet menurut kami. Wajah moderat politik kita hari ini dan bertemunya wisdom (kebijaksanaan) dan passion (gairah),” tambah dia.

Partai Demokrat sendiri tidak bisa mengusung sendiri capres-cawapres pada Pilpres 2019 karena terganjal aturan ambang batas pengajuan capres yang termaktub di UU Pemilu, yaitu 20 persen atau 25 persen.

Kendati begitu, Jansen mengaku tetap yakin duet itu akan mendapat sambutan dari parpol lain untuk kemudian membangun koalisi.

“Terkait dukungan politiknya, kami Demokrat yakin soal suara yang masih kurang 9 persen untuk melengkapi suara yang telah dimiliki Demokrat untuk mengusung pasangan ini. Akan mampu mencarinya dengan membangun komunikasi dengan partai lain yang seide dan sepemahaman,” ungkap Jansen.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa, Perkumpulan Rakyat Proletar untuk Konstitusi, Muhammad Hafiz, mengajukan gugatan UU Pemilu meski akhirnya ditolak MK.

MK diminta menyatakan frasa ‘Presiden atau Wakil Presiden’ pada Pasal 169 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pasangan presiden dan wapres yang sama dalam satu masa jabatan yang sama

Selain hal tersebut, pemohon juga meminta MK menyatakan frasa ‘selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama’ pada Pasal 169 huruf n beserta penjelasannya UU Pemilu bertentangna dengn UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai berturut-turut.

Baca Juga:  Gerindra Tuding Pidato Jokowi Merendahkan Prabowo

Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi berwenang mengadili permohonan a quo. Namun, karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai pemohon, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

“Menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima,” terang hakim konstitusi Anwar Usman saatmembacakan putusan di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (28/6/2018).

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Berita Populer