Connect with us

Politik

Duduki Gedung DPR, Massa FPIAR Minta Ketua Pansus RUU Terorisme Dicopot

JARRAK.ID

Published

on

Massa Front Pemuda Islam Anti Radikalisme (FPIAR) dalam aksi demonstrasi di depan Gedung DPR, Jakarta pada Selasa, 22 Mei 2017. Massa juga meminta Ketua Pansus RUU Terorisme, Muhammad Syafii segera dicopot karena gagal mempercepat pembahasan dan pengesahaan RUU tersebut (Doc. JARRAK)

JAKARTA – JARRAK.ID – Lambatnya pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Anti Terorisme mendapat reaksi keras dari Front Pemuda Islam Anti Radikalisme (FPIAR). Mereka meminta politisi Gerindra, Muhammad Syafii segera dicopot dari posisinya sebagai Ketua Pansus RUU Anti Terorisme.

Protes itu disampaikan mereka dalam aksi demonstrasi di depan Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa, (22/05/2018).

Dalam aksi ini, massa juga membentangkan spanduk bertuliskan, ‘Copot Muhammad Syafii Sebagai Ketua Pansus RUU Terorisme: Jabatan Ketua Pansus Tidak Pantas Diberikan Kepada Orang Yang Pernah Memuji Teroris Santoso’.

“Kami Front Pemuda Islam Anti Radikalisme (FPIAR) menentang aksi terorisme, termasuk orang-orang pansus yang terkesan melindungi terorisme,” ujar Koordinator Aksi (Koorlap), Mohammad Hafidz dalam orasinya sambil meneriakkan takbir.

Romo Syafii kata Hafidz, hanya pandai melempar tanggung jawab kepada pemerintah, sehingga sejauh ini RUU Terorisme belum juga disahkan. Padahal, kata Hafidz, Indonesia darurat terorisme.

“Apa jangan-jangan RUU Terorisme akan disahkan menunggu ada aksi teror di Gedung DPR. Maka wajar jika umat Islam dan seluruh rakyat Indonesia menuduh pansus bermaksud melindungi para teroris di tanah air,” kata Hafidz dengan nada berapi-api.

Minta Presiden Terbitkan Perppu

Sementara itu Ketua Umum FPIAR, Asep Irama ikut menyayangkan molornya pengesahan RUU Terorisme. Padahal kata Asep pembahasan antara DPR dan Pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sudah berlangsung sejak tahun 2016 silam.

“Sekarang RUU Antiterorisme belum ada kepastian kapan mau disahkan setelah pembahasan yang sudah memakan waktu hampir dua tahun. UU Terorisme yang lama harus diakui tidak mampu mengakomodir langkah kepolisian dalam menangkal gerakan terorisme, termasuk melakukan tindakan hukum terhadap kelompok-kelompok yang berpotensi melakukan aksi teror.”

Baca Juga:  Kasus Mafia Anggaran, KPK Garap Ketum PPP Hari Ini, Sekjen JARRAK Jakarta: Jangan 'Lari' Lagi!

“Kita ini sudah muak dengan janji-janji busuk pansus yang selalu mengatakan  RUU Terorisme secepatnya akan disahkan. Nyatanya sampai detik belum juga disahkan,” kata Asep ditemui seusai aksi.

Karenanya Asep menyebut FPIAR mendukung inisiatif Presiden Joko Widodo untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Antiterorisme sebagai landasan hukum dalam mengatasi situasi yang cukup genting.

Terlebih kata Asep, terorisme tergolong kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), yang berpotensi meruntuhkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

“Tidak ada pilihan lain kecuali segera diterbitkan Perppu untuk mengatasi kegentingan ini. Sehingga FPIAR mendukung langkah Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Perppu tanpa harus menunggu masa sidang tahun 2018 yang akan berakhir pada bulan Juni nanti,” tegas Asep.

Menurut Asep, Perppu Antiterorisme akan menjadi landasan hukum yang akan memperkuat peran kepolisian dalam memberangus kelompok-kelompok teror yang terus menghantui rakyat Indonesia setiap saat.

“Kami melihat molornya pengesahan RUU Terorisme karena ketidakseriusan pansus dalam mempercepat pembahasan. Akibatnya pansus hanya terus berupaya membela diri dengan hobi menyudutkan pemerintah ketika dimintai pertanggung jawaban oleh publik,” kata Asep.

Sayangkan Kinerja DPR

Menurut Asep, lambatnya pengesahan RUU Terorisme menunjukkan buruknya respon DPR dalam menyikapi tuntutan publik. Terlebih selama ini, kata Asep banyak elemen yang meminta DPR untuk segera mengesahkan RUU tersebut.

“Ini menunjukkan bahwa kebiasaan DPR tetap sama sejak dulu; kinerjanya buruk. Memangnya dua tahun ngapain saja kok membahas satu RUU saja nggak selesai-selesai. Padahal mereka digaji dari pajak rakyat dalam membahas RUU ini. Kalau tidak becus, mending bubarin saja,” kesal Asep.

Asep juga menuding Ketua Pansus RUU Terorisme, Romo Syafii hanya pandai bersilat lidah dalam membela kesalahannya. “Ketua pansus dalam setiap pernyataannya selalu menyalahkan pemerintah. Ini contoh politisi yang kurang bener. Rakyat butuh kepastian. Bukan janji dan bualan-bualan palsu,” kata Asep dengan nada geram.

Baca Juga:  Persiapan Asian Games Sudah Rampung, JARRAK Jakarta Puji Kinerja Pemerintah

Demonstrasi Lanjutan

Asep menegaskan, FPIAR akan kembali menduduki kantor kepresidenan dan Istana Negara demi mendesak Perppu Terorisme untuk segera diterbitkan apabila DPR tidak kunjung memenuhi janjinya.

“Apabila sampai minggu depan tidak selesai juga. Kami akan menduduki kantor kepresidenan dan Istana Negara untuk mendesak presiden terbitkan Perppu,” tukas Asep.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Berita Populer