Connect with us

Daerah

Dua Pendamping Desa Lolos DCT, Aktivis: KPU Pamekasan Tidak Becus!

ZAWAIDUL ANAM

Published

on

Gedung KPUD Pamekasan (Doc. Net)

PAMEKASAN – JARRAK.ID – Aliansi Pemuda Peduli Rakyat (Alpart) melakukan audiensi ke KPU Pamekasan, Madura, Jawa Timur pada Senin, (01/10/2018). Audiensi sengaja dilakukan untuk meminta penjelasan KPU soal lolosnya dua calon legislatif (caleg) yang masih berstatus sebagai Pendamping Lokal Desa (PLD).

Amran yang memimpin audiensi mengaku kecewa terhadap KPU Pamekasan yang tetap meloloskan Syafiuddin dan Abd Mu’in, dua caleg Dapil III DPRD Pamekasan, padahal keduanya diketahui berstatus PLD.

Amran mengatakan, jika sebelumnya pihaknya sudah mengadukan melalui pesan Whatsapp yang dikirimkan Syauqi (Ketua Alpart) kepada Komisioner KPU Pamekasan, Abd Said sebelum Daftar Calon Tetap (DCT) resmi diumumkan.

“Kami tentu kecewa kepada KPU Pamekasan karena masih meloloskan dua caleg PKB yang dalam penelusuran kami masih berstatus pendamping desa. Padahal sebelumnya kami sudah menyampaikan kepada KPU soal dua nama itu, tapi anehnya KPU masih memasukkan dalam DCT, ini kan aneh,” kata Amran, Senin, (01/10/2018).

Ketua KPU Pamekasan Hamzah mengatakan, kewenangan KPU hanya melakukan verifikasi sesuai dengan fakta yang ada. Sehingga jika memang terdapat caleg yang aktif sebagai pendamping desa, itu merupakan bentuk ketidakjujuran partai politik atau pihak yang bersangkutan.

“Kewenangan KPU hanya melakukan verifikasi sesuai dengan aturan yang ada. Jika memang benar ada caleg yang seperti itu, berarti partai pengusung berbohong. Karena sudah masuk DCT, kalau ada persoalan itu sudah menjadi kewenangan Bawaslu, bukan KPU,” kata Hamzah.

Komisioner KPU Pamekasan lainnya, Abd Said menambahkan, terkait aduan yang disampaikan melalui WA memang ada, tetapi kata Said tidak jelas siapa yang mengirimkan, karena tidak dilengkapi identitas pelapor. Sehingga pihaknya tidak menindaklanjuti aduan tersebut.

Menyikapi penjelasan KPU Pamekasan, Ketua Alpart, Syauqi menegaskan jika pada tanggal 19-20 Agustus 2018, dirinya sudah melaporkan kepada KPU beserta dokumen SK pendamping desa yang berisi nama kedua caleg dari PKB tersebut.

“Terus apanya yang masih kurang jelas. Ini bukan opini, ini fakta. Karena kami bisa mempertanggung jawabkan secara hukum jika dua caleg PKB masih berstatus sebagai pendamping desa,” kata Syauqi dengan nada kesal.

Tapi mirisnya kata Syauqi, KPU sengaja mencari alasan pembenaran soal lolosnya dua caleg tersebut.

“Seharusnya setiap laporan masyarakat ditindaklanjuti, apakah benar atau tidak. KPU jangan beralibi karena laporannya dikirimkan lewat percakapan WA, terus diabaikan. Ini kan logikanya nggak bener. Oleh karena itu, kita tetap meminta dua caleg PKB dicoret, atau paling tidak karena sudah masuk DCT ada mekanisme penyelesaian persoalan yang lain. Bagaimana caranya? Ini tanggung jawab KPU. Tugas kami hanya melaporkan dan mengawal, itu saja,” tandas Syauqi

Advertisement

Populer