Connect with us

Daerah

DPRD Sulsel Segera Gelar Sidang Paripurna Usulan Pemakzulan Gubernur Nurdin Abdullah

JARRAK.ID

Published

on

Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah (Doc. Net)

MAKASSAR – JARRAK.ID – DPRD Sulawesi Selatan hari ini akan menggelar sidang paripurna tentang usulan pemakzulan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah.

Sidang paripurna akan dilaksanakan pada Senin, (19/08/2019) jam 14:00 Wita.

Sidang Pansus pertama kali dimulai pada 8 Juli 2019 lalu. Pada saat berjalannya panitia angket ini, banyak fakta-fakta baru yang telah diungkap.

Puncaknya adalah pada rapat finalisasi rekomendasi pansus di mana sebagian besar fraksi yang ada dalam pansus mengusulkan untuk memakzulkan NA.

“Meminta MA menilai adanya pelanggaran Undang-undang yang dilakukan oleh Gubernur. Jika ada unsur pelanggaran untuk dimakzulkan,” kata Ketua Pansus Hak Angket, Kadir Halid.

Jika pada akhirnya DPRD setuju tentang usulan pemakzulan NA, maka selanjutnya akan dibawa ke Mahkamah Agung (MA) untuk disahkan.

“Intinya mengusulkan ke MA untuk menilai adanya pelanggaran yang terjadi,” imbuhnya.

Pada mekanisme putusan Paripurna nanti, akan ada dua opsi yang dapat diambil yaitu musyawarah mufakat atau voting. Sementara itu, ada 3 Fraksi yang secara tegas menolak usulan pemakzulan itu. Ketiganya adalah PKS, PDIP, dan PAN.

Fraksi PKS menolak usulan pemakzulan terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah. Mereka menilai usulan pemakzulan dari Pansus Angket ini melampaui kewenangan DPRD Sulsel.

“Sejak rapat finalisasi angket, kami menolak seluruh rekomendasi panitia angket, karena melampaui kewenangannya sebagaimana yang ditetapkan dalam Tata Tertib DPRD,” kata Ketua Fraksi PKS Ariady Arsal terpisah.

Sedangkan PDIP menegaskan pemakzulan gubernur Nurdin Abdullah tidak mudah dilakukan. PDIP akan tetap mendukung Nurdin Abdullah yang diusung pada Pilgub.

“Bagi PDIP kami konsisten ketika kami berikan dukungan kepada kepala daerah. Kami akan berikan dukungan ketika ada upaya politik, dengan dipilih secara langsung gubernur dan wagub memiliki masa jabatan 5 tahun, tidak mudah melakukan impeachment,” ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement

Populer