Connect with us

Daerah

DPRD DKI Minta Anggaran yang Dicoret di Masa Ahok Dikembalikan, Angkanya Tembus Rp8,8 Triliun

JARRAK.ID

Published

on

Gedung DPRD DKI Jakarta (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – DPRD DKI Jakarta meminta anggaran pokok pikiran (Pokir) yang dihapus pada masa pemerintahan Basuki Thajaha Purnama atau Ahok, kembali dimasukkan dalam APBD-P tahun 2018.

Usulan itu kembali mengemuka dalam rapat pembahasan APBD-P 2018 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa, (28/08/2018).

“Silakan alokasikan saja satu anggota berapa misalnya, tapi penggunaannya harus berdasarkan permintaan warga saat kami melakukan reses,” kata Anggota Fraksi Partai Hanura DPRD DKI Jakarta Syarifudin dalam rapat tersebut.

Syarifudin menyebut, di daerah lain anggota DPRD diberikan modal Rp5 miliar untuk mengakomodir berbagai aspirasi konstituen di dapil masing-masing.

Syarifudin mengatakan selama ini anggota DPRD DKI Jakarta kesulitan mengabulkan permintaan warga saat reses. Oleh karena itu, dia ingin anggaran pokir itu diaktifkan lagi agar bisa mendengarkan aspirasi warga di dapil.

“Tolonglah kami dibantu, apalagi sekarang merupakan tahun terakhir bagi anggota DPRD DKI periode 2014-2019. Saya tidak ingin masih ada hutang terhadap warga yang menjadi konstituen,” ucap Syarifudin.

Di rapat itu, Anggota Komisi B DPRD DKI Subandi dari Fraksi Partai Nasdem juga mengeluhkan hal serupa. Subandi mengaku sempat kesulitan membantu warga. Saat reses ia diminta membantu pemakaman warga yang kurang mampu.

“Bapak Ibu harus sadar, kita semua bakal mati. Nanti yang mandiin siapa? Bukan anak istri, apalagi kalau jenazah bau. Yang rela mengurus ya pemandi jenazah. Tolong dimasukkan ke rancangan anggaran,” ucap Subandi.

Dalam pembahasan APBD 2015 silam, Ahok menghapus anggaran pokir yang mencapai Rp8,8 triliun. Ahok mencoret anggaran tersebut dan memicu pertengkaran dengan DPRD DKI Jakarta saat itu.

Baca Juga:  Anies Umumkan Gedung-Gedung Pengguna Air Tanah Ilegal Selasa Ini

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Berita Populer