Connect with us

Berita

DPR Tegaskan Subsidi Kelas III Peserta BPJS Kesehatan Masih Berlaku

JARRAK.ID

Published

on

Gambar screenshot TVR Parlemen

Jakarta, JARRAK.ID — DPR RI mendesak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk meneruskan subsidi bagi peserta kelas II Jaminas Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dalam raker bersama Menteri Kesehatan di ruang rapat komisi IX.

“Sudah dinyatakan dalam UUD 1945 bahwa kesehatan masyarakat merupakan tanggung jawab negara. Itu sudah seharusnya tanggung jawab negara,” kata Ribka Tjiptaning Proletariyati, anggota Komisi IX DPR RI saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (20/1).

Ribka menegaskan, usulan DPR itu harus segera dibawa di rapat kabinet, bila memang masih ada ketidaksepahaman dari berbagai pemangku kepentingan. Pasalnya, JKN-KIS bukan hanya tanggung jawab BPJS semata namun menjadi tanggung jawab bersama dalam kabinet Indonesia Maju.

“Makanya saya bilang, harus dibahas di rapat kabinet. Kemensos sebagai pemegang data, Kemenkeu yang punya anggaran, BPJS operator, itu harus dibahas di rapat kabinet. Kalau memang perlu ubah regulasi, ya lakukan. Apa yang enggak bisa buat rakyat kecil?” tanyanya.

Hal senada diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh. Menurutnya, pilihan pemberian subsidi bagi peserta kelas III JKN-KIS merupakan keputusan bulat dari Komisi IX DPR RI.

Politikus Wanita PKB menyayangkan apabila BPJS Kesehatan tidak dapat melaksanakan keputusan yang telah diambil oleh Komisi IX beberapa waktu lalu.

“Kalau tetap naik dan gak ada solusi apapun, komisi IX gak usah rapat lagi dengan Kemenkes dan BPJS sampai hasil kesepakatan kita dipenuhi. Kelas III mandiri gak naik. Itu sikap bulat dari kami. Titik!” tegasnya.(gebe’es)

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement

Populer