Connect with us

Politik

DPR Tegaskan Revisi KUHP Tidak Gembosi Kewenangan KPK

JARRAK.ID

Published

on

Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, Taufiqulhadi (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Anggota Komisi III DPR RI, Taufiqulhadi menegaskan jika Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang masih dalam bahasan dengan pemerintah, dipastikan tidak akan mengurangi kewenangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani suatu tindak pidana korupsi.

Menurut Taufiqulhadi, jika anggapan Revisi KUHP bertujuan melemahkan kewenangan KPK itu tidak benar.

Sebelumnya pihak KPK menginginkan bab tentang Tindak Pidana Korupsi tidak ada yang dikurangi dari setiap pasalnya. Bahkan terkait permasalahan tindak pidana korupsi tidak masuk kedalam RKUHP.

“Kalau orang menganggap itu upaya mengurangi wewenang KPK, menurut saya itu persepsi yang salah. Meleset jauh sekali,” kata Anggota Komisi III DPR RI, Taufiqulhadi dalam sebuah diskusi dengan tema “Berebut Pasal Korupsi?, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, (02/06/2018).

Taufiqulhadi menegaskan justru kalau dimungkinkan DPR akan memperkuat peran KPK dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasalnya kata Taufiqulhadi, korupsi menjadi keprihatinan seluruh elemen masyarakat, pasca semakin masifnya tindakan korupsi dilakukan oleh para pemangku kebijakan.

“Apalagi, korupsi memakan uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat kecil,” ujarnya.

“Karena kita perlakukan luar biasa (korupsi), dia dimasyarakat ikut luar biasa. Mungkin banyak juga yang jadinya sakit hati sama pejabat,” tukas anggota Fraksi Partai NasDem tersebut.

Dalam konteks praktik korupsi, anggota Panja RKUHP menyatakan bahwa yang terpenting saat ini adalah untuk mengembalikan uang kepada kas negara. Bukan untuk menangkap orang sebanyak-banyaknya dalam hal penindakan saja.

“Yang paling penting bagaimana mengembalikan uang negara sebanyak mungkin. Sekarang di Indonesia lain, tangkap sebanyak-banyaknya orang,” tegasnya.

 

Baca Juga:  Beda Dengan PSI, Ketum PPP Komitmen Dorong Undang-Undang Bernafaskan Islam

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Berita Populer