Connect with us

Bisnis

DPR Cium Aroma Tidak Beres dalam Impor Beras Jilid II

JARRAK.ID

Published

on

Ilustrasi (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Anggota Komisi IV DPR, Hermanto mengkritik keras kebijakan impor beras yang kembali dilakukan pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag). Hermanto juga menyebut, impor beras menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki komitmen yang kuat dalam mendukung kedaulatan pangan nasional.

“Karena ini berimplikasi pada semakin miskinnya petani kita,” ujar Hermanto dikutip dari keterangan tertulisnya, Rabu, (23/05/2018).

Pasca Kemendag kembali menerbitkan izin impor tahap II yang mencapai 500 ribu ton dan berlaku sampai Juli 2018, berarti sejak awal tahun Kemendag sudah dua kali menerbitkan izin impor dengan total impor 1 juta ton.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan mengatakan izin impor dikeluarkan karena pasokan beras dalam negeri kurang, meskipun sebelumnya telah dikeluarkan izin impor beras 500 ribu ton.

Menurutnya, tanda adanya kekurangan pasokan ialah harga beras yang masih tinggi di pasaran. Harga tersebut masih di atas harga eceran tertinggi (HET).

Tapi menurut Hermanto, kenaikan harga beras saat ini merupakan kondisi yang sengaja diciptakan, agar memberi peluang beras impor masuk kedalam sistem pasar.

“Ketiadaan koordinasi antara Kemendag dan Kementan telah menimbulkan situasi yang absurd. Kondisi ini dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk mengambil keuntungan besar dengan menaikan harga beras. Harga beras medium lalu naik dan bertahan di atas HET. Selanjutnya pemerintah memutuskan untuk impor beras”, paparnya.

“Kemendag mencari pembenaran untuk melakukan impor beras,” terang Hermanto menambahkan.

Dengan masuknya beras impor, maka petani lokal sebut Hermanto jelas akan menjadi korban pertama. Pasalnya petani tidak diuntungkan dengan kenaikan harga beras saat ini. Karena yang beredar di pasaran adalah beras impor.

“Semestinya pemerintah bisa mengatasi kenaikan harga beras dengan mengoptimalkan penyerapan pembelian beras dari petani dimana saat ini telah masuk musim panen,” tutur Hernanto.

Baca Juga:  Elia Manik Dipecat Gara-Gara Minyak Tumpah

Hermanto mengatakan pihaknya bersama rombongan anggota DPR lain dari Komisi IV pernah meninjau kawasan pertanian Bukit Mendawa di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat dimana kondisi padi sudah hampir memasuki masa paanen. “Petani di sana minta agar panenan padi ini dibeli oleh pemerintah,” ucap Hermanto.

Lebih jauh Hermanto menegaskan, impor beras bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 08tahun 2012 tentang Pangan. UU ini mengamanatkan pemerintah untuk terus berupaya melalui inovasi dan strategi dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan.

“Kedaulatan pangan itu artinya apa yang kita makan berasal dari yang kita produksi. Dengan kata lain pangan kita diproduksi di dalam negeri sendiri,” pungkas Legislator PKS dari dapil Sumbar I itu.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Berita Populer