Connect with us

Daerah

Dosen Hayati Diberhentikan Karena Tak Mau Lepas Cadar, Ini Kata Kemenag

JARRAK.ID

Published

on

Ilustrasi (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Menteri Agama (Menag), Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa pemberhentikan Hayati Syafri sebagai dosen dan Aparatur Sipil Negara (ASN) bukan karena cadar, melainkan karena masalah kedisiplinan dan jarang masuk kerja.

“Yang bersangkutan diberhentikan bukan karena perkara cadar, tapi karena mangkir,” kata Menag Lukman lewat akun Twitter resminya @lukmansaifuddin seperti dilihat Jarrak.id, Sabtu, (23/02/2019).

Kasubbag Tata Usaha dan Humas Itjen Kementerian Agama, Nurul Badruttamam, dalam keterangannya juga menyampaikan hal senada. Keputusan pemberhentian Hayati Syafri sebagai ASN karena rekam jejak kehadiran.

“Hayati Syafri diberhentikan sebagai ASN karena melanggar disiplin pegawai. Keputusan ini didasarkan pada rekam jejak kehadirannya secara elektronik melalui data finger printnya di kepegawaian IAIN Bukittinggi,” ujar Nurul Badruttamam melalui situs resmi Kemenag.

“Berdasarkan hasil audit Itjen, ditemukan bukti valid bahwa selama tahun 2017 Hayati Syafri terbukti secara elektronik tidak masuk kerja selama 67 hari kerja,” sambungnya menegaskan.

Nurul mengatakan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 3 ayat 11 dan 17, PNS yang tidak masuk kerja secara akumulatif minimal 46 hari kerja tanpa keterangan yang sah dalam satu tahun, harus diberikan hukuman disiplin berat berupa diberhentikan secara hormat/tidak hormat sebagai PNS.

Selain masalah ketidakhadiran di kampus sebanyak 67 hari kerja selama 2017, lanjut Nurul, Hayati juga terbukti sering meninggalkan ruang kerja dan tidak melaksanakan tugas lainnya pada 2018.

Tugas dimaksud misalnya, menjadi penasihat akademik dan memberikan bimbingan skripsi kepada mahasiswa.

“Itu merupakan pelanggaran disiplin berat yang harus dikenai hukuman disiplin berat, yaitu: diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Jika ada keberatan, Hayati Syafri masih mempunyai hak untuk banding ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) ataupun ke PTUN,” tegasnya.

Baca Juga:  Kasus Penyimpangan Dana Kemah, Polisi Segera Tetapkan Tersangka?

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement

Berita Populer