Connect with us

Daerah

Divonis 3 Tahun Penjara, Idrus Marham Ngotot Tak Bersalah

JARRAK.ID

Published

on

Idrus Marham (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Terdakwa kasus suap proyek PLTU Riau-1, Idrus Marham resmi divonis tiga tahun penjara karena diyakini ikut terlibat dalam kasus korupsi PLTU Riau.

Kendati demikian, Idrus Marham membantah dan mengaku jika dirinya tak tahu menahu terkait penerimaan uang senilai Rp4,75 miliar.

Uang itu diterima mantan Wakil ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih dari pengusaha sekaligus salah satu pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo.

“Sebagai seorang muslim, saya bersumpah demi Allah tidak tahu penerimaan itu, sehingga cukuplah Allah yang tahu bahwa saya tidak tahu sama sekali,” ujar Idrus Marham usai menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat, Selasa, (23/04/2019).

Sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat meyakini Idrus melanggar Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Dia terbukti menerima suap senilai Rp2,25 miliar dari pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo terkait proyek PLTU Riau-1.

Kendati demikian, Idrus masih ngotot bahwa dirinya tidak mengetahui ada uang suap dari Kotjo dan Samin Tan kepada Eni sebagaimana dalam dakwaan jaksa.

Apalagi, dia mengaku Eni Saragih masih sempat meminjam uang kepadanya untuk kepentingan pencalonan suaminya di Pilkada Temanggung.

“Kalau saya tahu Eni Saragih menerima uang dari banyak, tidak mungkin juga saya meminjamkan uang,” kata dia.

Idrus juga menegaskan, dirinya tidak pernah membahas masalah proyek PLTU Riau-1 dengan Dirut PLN, Sofyan Basir. Pertemuan dirinya dengan Sofyan hanya membahas masalah CSR.

Idrus menegaskan, vonis tiga tahun kepada dirinya adalah tidak masuk akal.

“Kalau dikatakan tadi itu ada pertemuan nah ini kelihatan ada ngarangnya. Bagaimana saya bisa merespon kalau saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu,” ujarnya.

Baca Juga:  Melihat Keseharian TDW, Terduga Teroris yang Ditangkap di Bogor

Terkait putusan majelis hakim, dia mengaku akan menggunakan waktu 7 hari sesuai undang-undang yang berlaku guna berpikir apakah akan mengajukan banding atau tidak.

Terlebih, hakim menyebutkan bahwa dia tidak menikmati hasil korupsinya sehingga akan dikaji dan dianalis lebih lanjut.

“Saya punya komitmen bahwa Indonesia ini adalah negara hukum dan karena itu hukumlah yang harus menjadi panglima,” katanya.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Berita Populer