Connect with us

Daerah

Dituding Diskriminatif, OC Kaligis Berharap Jokowi Segera Teken Draft Revisi PP 99 Tahun 2012

JARRAK.ID

Published

on

Otto Cornelis (OC) Kaligis (Doc. Net)

BANDUNG – JARRAK.ID – Otto Cornelis (OC) Kaligis ikut mengucapkan selamat atas terpilihnya pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019 berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei.

Ia berharap, di periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi bisa membawa perbaikan dalam aspek penegakan hukum di Indonesia, termasuk kepada para narapidana kasus korupsi.

“Harapan kami sebagai warga binaan di seluruh Indonesia, adalah pelaksanaan perlakuan hukum tanpa diskriminasi,” kata Kaligis dikutip dari dari surat resmi yang diterima Jarrak.id, Rabu, (24/04/2019).

Kaligis mengatakan, kasus korupsi yang ditangani kejaksaan dan KPK terjadi perbedaan yang sangat besar, terutama dalam pemberian remisi.

“Semua vonis hasil penyidikan dan penuntutan kejaksaan, rata-rata mendapatkan remisi. Sementara yang dari KPK, ada yang mendapatkan, ada yang tidak. Tebang pilih,” imbuh pengacara kondang tersebut.

Menurut Kaligis, hal ini dipicu oleh munculnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 yang dirumuskan eks Wamenkumham, Denny Indrayana.

Padahal kata Kaligis, berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan Mabes Polri, Denny Indrayana juga merupakan tersangka kasus korupsi payment gateway yang merugikan negara dalam jumlah besar.

“Cuma sampai sekarang kasusnya di petiskan. Semoga dengan terpilihnya Bapak Jokowi, perkara korupsi Denny Indrayana dapat dilimpahkan ke pengadilan,” harap Kaligis.

Kaligis juga mengungkit perkara penganiayaan dan pembunuhan yang melibatkan penyidik senior KPK, Novel Baswedan.

“Perintah Pengadilan Bengkulu, memerintahan jaksa melimpahkan perkara pidana Novel Baswedan ke pengadilan. Perintah pengadilan tidak dipatuhi oleh Jaksa Agung. Inilah sedikit gambaran bagaimana keadilan itu dilaksanakan secara tebang pilih,” terang Kaligis.

Kaligis berharap, melalui kepemimpinan Presiden Jokowi meminta agar draft PP Nomor 99 Tahun 2012 yang diusulkan Kementerian Hukum dan HAM untuk segera diteken.

Baca Juga:  Sah, Kejari Sumenep Tahan Dua Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Renovasi Pasar Pragaan

“Untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, demi pelaksanaan hukum tanpa tebang pilih,” tandas OC Kaligis.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Berita Populer