Ditahan KPK, Rendra Kresna Diminta Segera Mundur Sebagai Bupati Malang

2 min read

MALANG – JARRAK.ID – Usai resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rendra Kresna diminta segera mundur sebagai Bupati Malang, Jawa Timur. Pasalnya selama berada di sel tahanan, Rendra masih disinyalir mengendalikan pemerintahan di Kabupaten Malang.

“Kami meminta RK (Rendra Kresna) melepas jabatannya sebagai Bupati Malang nonaktif. Mengingat tersangka atau terdakwa kasus korupsi yang ditangani KPK lebih dari 99 persen diputus bersalah,” ungkap Divisi Korupsi Politik Malang Corruption Watch Afif Muchlisin kepada wartawan di gedung DPRD Kabupaten Malang Jalan Panji, Kepanjen, Selasa, (29/01/2019).

Melalui surat perintah tugas Gubernur Jawa Timur Soekarwo Nomor 131.142/1104/011.2/2018 tertanggal 16 Oktober 2018 telah memerintahkan kepada Sanusi sebagai Wakil Bupati Malang untuk:

Pertama, menjalankan tugas dan wewenang Bupati Malang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, selama Bupati Malang (Rendra Kresna) ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan oleh KPK demi kepentingan penyidikan.

Kedua, melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Malang.

Dalam melaksanakan mandat pemerintahan Malang, Sanusi kata Afif masih melaporkan kepada Bupati Malang, Rendra Kresna.

Poin ini sangat bertentangan dengan konsiderannya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Pada Pasal 65 ayat (3), dalam undang-undang itu berbunyi, kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya. Lebih lanjut di ayat 4 menyatakan bahwa dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan sebagai dimaksud pada ayat (3), atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah.

“Yang terjadi seperti RK (Rendra Kresna) tetap memimpin sebagai Bupati Malang dari balik penjara. Padahal, merujuk kepada undang-undang terbaru pemerintah daerah, kepala daerah. Bupati Malang nonaktif (RK) dilarang melaksanakan tugas dan wewenangnya selama masa tahanan dan digantikan oleh wakil Bupati Malang sepenuhnya,” tegas Afif.

“Pemkab Malang seakan berjalan sendiri tanpa kontrol wakil rakyat. Kami mendesak Gubernur Jatim segera mencabut surat perintah tugas itu, stakeholder Pemkab Malang untuk tak lagi melibatkan RK (Rendra Kresna), dan mendesak Sanusi sebagai wakil Bupati Malang untuk independen dan tidak melibatkan RK (Rendra Kresna), dan kami meminta DPRD Kabupaten Malang aktif dan maksimal dalam melakukan pengawasan,” ujar Afif dilansir detikcom.