Connect with us

Politik

Demokrat Resmi Dorong Pembentukan Hak Angket untuk Komjen Iriawan

JARRAK.ID

Published

on

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Didik Mukrianto (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI Didik Mukrianto menilai pelantikan Komjen Pol M. Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat telah melanggar konstitusi.

Untuk itu, Didik mengatakan Fraksi Demokrat mendorong DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk mengoreksi kebijakan tersebut yang disinyalir melanggar berbagai ketentuan dalam perundang-undangan.

“DPR harus menjadi penyeimbang dan pengawas jalannya pemerintahan, kami berpandangan saat yang tepat bagi Fraksi Demokrat DPR RI dan DPR RI menggunakan Hak Angket mengingatkan dan mengkoreksi pemerintah agar tidak terkoreksi oleh rakyat dan sejarah,” kata Didik di Jakarta, Selasa, (19/06/2018).

Didik menilai setiap kebijakan dan keputusan pemerintah mutlak harus konstitusional dan mendasarkannya kepada UU dan aturan yang berlaku. Menurutnya, ada hal yang cukup serius yang harus disikapi dan dilakukan koreksi terhadap pemerintah karena diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang.

Jika tidak ada reaksi dari Parlemen, Didik Khawatir pemerintah ke depan akan semakin seweang-wenang dalam melakukan pelanggaran terhadap undang-undang.

Sehingga Didik menegaska, pengajuan Hak Angket oleh Partai Demokrat resmi untuk kebaikan bersama, agar polemik pengangkatan M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat segera menemui titik terang.

“Setidak-tidaknya ada indikasi pelanggaran terhadap 3 Undang-Undang yaitu UU nomor 5 tahun 2104 tentang Aparatur Sipil Negara, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah,” ujar Didik.

Didik menilai pelanggaran terhadap pelaksanaan undang-undang, apalagi terhadap tiga Undang-undang, bisa dikatakan suatu skandal besar dalam konteks tata kelola pemerintahan, berbangsa dan bernegara. Ia mengatakan apalagi saat ini bangsa Indonesia sedang menjalankan proses demokrasi yaitu Pilkada 2018 dan menghadapi Pemilu 2019, sehingga kebijakan tersebut akan membawa dampak serius terhadap pelaksanaan demokrasi.

Baca Juga:  Potensi Perang Dagang AS-Indonesia Menurut Jusuf Kalla

“Pelanggaran UU akan menciderai demokrasi dan kehendak rakyat. Sebagai bagian bangsa besar yang mencintai negeri ini, kita harus peka terhadap suara dan jeritan rakyat dan harus mengingatkan, bahkan mengkoreksi pemerintah agar bangsa ini tidak terjerumus kepada persoalan besar yang sangat serius,” katanya.

Dia mengatakan rencana Pengangkatan Plt Gubernur dari unsur Polisi dan TNI aktif pernah diusulkan oleh Mendagri namun rakyat menolak sehingga pada akhirnya pemerintah mengurungkan niatnya tersebut. Namun,  dirinya merasa heran dengan kebijakan pemerintah saat melantik M. Iriawan tersebut, karena tidak mendengar dan melawan kehendak suara rakyat.

“Artinya Kemendagri kan mengingkari apa yang pernah dijadikan komitmen, untuk tidak mengangkat Plt Gubernur dari kalangan TNI dan Polri,” tandas Didik.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Berita Populer