Connect with us

Politik

Demokrat PAN Gerindra Pertimbangkan Hak Angket, Anak Buah Megawati: Usulan Tak Masuk Akal

JARRAK.ID

Published

on

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Politikus PDI Perjuangan, Masinto Pasaribu menyebut bahwa usulan Hak Angket terkait penunjukan Komjen (Pol) M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat oleh Presiden Joko Widodo sebagai tindakan tidak logis.

Anggota Komisi III DPR itu mengatakan, penunjukan mantan Kapolda Metro Jaya itu, sudah sah. Berdasarkan UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian.

“Menjadi aneh kalau ada pihak yang ingin mengusulkan Hak Angket, dan tidak logis karena penunjukan Komjen M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” kata Masinton di Jakarta, Rabu, (20/06/2018).

Tetapi bagi Masinton, persoalan Angket bukan masalah lolos atau tidak nantinya. Namun ia menilai, tidak ada argumentasi yang kuat dari pengusul. Karena pemerintah tidak melanggar peraturan perundang-undangan, yang menjadi syarat utama diajukannya hak tersebut.

“Usulan Hak Angket dengan sendirinya gugur karena pengusul tidak memiliki dasar yang kuat adanya dugaan pelanggaran UU oleh Mendagri,” ujarnya menjelaskan.

Menurut Masinton mengatakan dalam perkara pengangkatan Iriawan, bukanlah UU Kepolisian yang dijadikan acuan.

“Dasar hukum sebagai acuan untuk TNI dan Polri menduduki jabatan di luar institusi TNI dan Polri mengacu pada Pasal 20 UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN,” katanya.

Selain itu, menurut Masinton, dalam persoalan pengangkatan Iriawan yang merupakan anggota Polri aktif, tidak menyalahi UU tentang Kepolisian. Karena tugas yang diemban Iriawan, bukan dari atasannya yaitu Kapolri.

“Penjelasan Pasal 28 ayat 3 UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, pengisian jabatan di luar Kepolisian tidak berdasarkan penugasan Kapolri. Penugasan Komjen Pol Muhammad Iriawan berdasarkan usulan Mendagri, bukan Kapolri.”

Baca Juga:  Pembunuhan oleh Napi Teroris, Fadli Zon: Informasi Polri Tidak Transparan

DPR Usulkan Hak Angket

Sebelumnya kolega Masinton di DPR, Fadli Zon mendorong usulan Hak Anget bagi Iriawan karena tindakan itu dianggap melanggar sejumlah undang-undang dan konstitusi.

“Tetap dong, pengusulan itu bakal kita lakukan. Nanti ada Gerinda, bisa ada Demokrat, mungkin PKS, atau partai-partai lain kan juga bagus. Supaya kita bisa melihat (ada tidaknya pelanggaran),” kata Fadli sebagaimana dilansir detik.com, Rabu, (20/06/2018).

Menurut Fadli, DPR memiliki kewenangan mengajukan hak angket apabila ada kebijakan pemerintah yang disinyalir melanggar undang-undang. Terlebih kata Fadli, hak angket merupakan hak yang melekat pada DPR.

“Kalau menurut saya itukan satu hak yang melekat pada DPR, hak melakukan suatu penyelidikan. Karena itu kemudian dalam hak itu bisa diuji eksekutif itu melanggar undang-undang atau tidak (terkait penunjukan Iriawan) karena diduga berpotensi melanggar 3 undang-undang. Jadi kalau kita melihat di situlah kita uji sampai sejauh mana,” ucapnya.

Selain itu, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN) juga sedang mempertimbangkan mengusulkan Hak Angket. Bahkan Partai NasDem juga mendukung Hak Angket dalam menyelidiki kebijakan tersebut.

Sebagaimana diketahui, Hak Angket merupakan hak yang melekat pada DPR yang ditujukan untuk menyelidiki kebijakan pemerintah yang berdampak luas, tetapi diduga melanggar perundang-undangan.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Berita Populer