Connect with us

Politik

Demokrat Komitmen Utamakan Kepentingan Bangsa dalam Pembahasan RUU Antiterorisme

JARRAK.ID

Published

on

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Didik Mukrianto (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Didik Mukrianto menegaskan partainya selalu mengedepankan spirit kepentingan bangsa, termasuk dalam pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Antiterorisme.

Itulah sebabnya, menurut Didik partainya tegas menolak setiap usulan dalam pembahasan RUU Antiterorisme apabila hanya menjadi instrumen politik untuk melanggengkan penguasa.

“Prinsip dasar, Demokrat sepakat dan mendukung sepenuhnya segala upaya dalam memerangi dan melawan kelompok dan jaringan terorisme di tanah air. Karena terorisme kejahatan kemanusiaan terbesar yang berpotensi meruntuhkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Didik Mukrianto, Rabu, (23/05/2018).

Bicara substansi RUU Antiterorisme, Didik menegaskan Demokrat sejak awal menginginkan agar aturan itu konkret, jelas, serta dapat mempermudah kegiatan pemberantasan terorisme di Indonesia.

Didik juga mengatakan, sebenarnya UU yang ada masih mampu mengakomodir kegiatan pemberantasan terorisme. Tentu dengan niat, komitmen dan koordinasi antar lembaga negara.

Belajar dari Pemerintahan SBY

Didik mencontohkan dengan UU yang lama Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mampu membendung dan menggagalkan berbagai potensi munculnya aksi teror. “Bahkan tidak sedikit gembong-gembong teroris yang ditangkap dan diadili,” sambung Didik.

Kendati demikian, Didik menegaskan Demokrat selalu menyambut baik setiap upaya penyempurnaan perangkat hukum asalkan tujuannya untuk mengoptimalkan pemberantasan terorisme.

“Jangan sampai justru memunculkan kembali muatan dalam UU Subversi yang sudah dibatalkan, ini bisa berbahaya,” ujar Didik

UU Anti Subversi diterbitkan oleh pemerintahan Orde Baru yang dimaksudkan untuk memberangus kelompok-kelompok yang berpotensi mengacaukan stabilitas nasional.

Karena disinyalir sebagai alat politik untuk membungkam siapapun yang berbeda pendapat dengan pemerintah, pasca Reformasi UU tersebut resmi dicabut.

Setuju Pelibatan TNI

Menurut Didik, Demokrat pada prinsipnya setuju dengan pelibatan TNI untuk pemberantasan terorisme. Asalkan tetap dalam kerangka hukum yang berlaku serta tidak menciderai nilai-nilai demokrasi.

Baca Juga:  Begini Modus Baru Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

“Yakni sepanjang dalam koridor penegakan hukum dengan mengedepankan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan tidak melanggar HAM,” tukas Didik.‎

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Berita Populer