Connect with us

Politik

Dari BPIP Megawati Bawa Pulang Rp 112 Juta, Jarrak Tuding Pemborosan Uang Negara

JARRAK.ID

Published

on

Sekretaris Badan Pimpinan Wilayah Jaringan Reformasi Rakyat (BPW Jarrak) DKI Jakarta, Asep Irama (Doc. JARRAK)

JAKARTA – JARRAK.ID – Sekretaris Badan Pimpinan Wilayah Jaringan Reformasi Rakyat (BPW Jarrak) DKI Jakarta, Asep Irama ikut berang dengan keputusan Presiden Jokowi pasca menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42/2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Pemimpin, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Mengacu kepada Perpres tersebut,  Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Megawati Soekarnoputri mendapatkan gaji Rp 112 juta setiap bulan. Angka ini justru melampaui gaji presiden per bulannya.

Dengan gaji sebesar itu kata Asep, maka akan memicu kemarahan publik di tengah situasi sulitnya ekonomi yang sedang dihadapi rakyat kecil. Apalagi jumlah gaji bulanan yang diterima Megawati dkk di BPIP cukup besar.

“Kita meyakini mereka yang ada di BPIP murni ingin mengabdi, tidak mengharapkan pamrih. Tapi setelah melihat daftar gaji mereka, tentu saja publik akan memberikan tafsir negatif, dan menganggap pemerintah melakukan pemborosan terhadap penggunaan uang negara,” kata Asep keapda Jarrak.id, Minggu malam, (27/05/2018).

Untuk sekelas Dewan Pengarah seperti Megawati kata Asep, cukup diberikan fasilitas penunjang seperti honor rapat atau akomodasi bila kunjungan ke daerah. Adapun untuk pejabat fungsional BPIP, masih bisa mendapatkan gaji karena menjalankan tugas operasional kantor sehari-hari, tapi tetap dengan pertimbangan matang.

“Untuk menjawab keragu-raguan publik bahwa mereka memang ingin mendedikasikan tenaga dan pikirannya untuk merawat ideologi Pancasila, mereka seharusnya tidak menerima gaji tersebut,” sesal Asep.

“Atau kalau perlu, sumbangkan kepada lembaga-lembaga sosial yang konsen pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” sambung pemuda kelahiran Pulau Madura tersebut.

Berikut daftar hak keuangan sesuai dengan lampiran Perpres Nomor 42/2018:

Ketua Dewan Pengarah mendapat hak keuangan Rp 112.548.000
Anggota Dewan Pengarah mendapat hak keuangan Rp 100.811.000
Kepala BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 76.500.000
Wakil Kepala BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 63.750.000
Deputi BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 51.000.000
Staf Khusus BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 36.500.000

Baca Juga:  Lebih Besar dari Gaji Presiden, Demokrat Tantang BPIP Beberkan Keberhasilan

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Berita Populer