Connect with us

Politik

Dahnil Simanjuntak Diminta Jangan Seret Nama Presiden dalam Kasus Dugaan Penyimpangan Dana Kemah

JARRAK.ID

Published

on

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni meminta Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak tidak membawa-bawa nama Presiden Joko Widodo dalam kasus dugaan penyimpangan dana kemah dan apel pemuda Islam yang dilaksanakan pada tahun 2017 lalu.

Selain itu, Juli juga menyayangkan cara Dahnil yang membela diri dalam kasus tersebut dengan cara-cara yang tidak etis. Pasalnya kata Juli, seakan-akan kasus tersebut bagian dari kriminalisasi terhadap aktivis Islam oleh pemerintah. terlebih kata Juli, pasca Dahnil mengatakan jika kasus yang ikut menyeret dirinya bagian dari sikap kritisnya terhadap pemerintah.

“Ini framming keji. Pemerintahan Pak Jokowi tidak pernah melakuan intervensi terhadap kasus hukum apa pun. Berapa banyak tokoh yang tetap diproses secara hukum meskipun tokoh-tokoh tersebut adalah teman dekat dan bagian dari koalisi pemerintahan Pak Jokowi,” kata Juli di Jakarta, Senin, (26/11/2018).

Oleh karena itu, Juli meminta semua pihak percaya kepada proses hukum yang saat ini sedang ditangani aparat kepolisian.

“Saya mengajak masyarakat untuk tidak menghakimi Dahnil karena proses hukumnya masih panjang. Presumtion of innocence (pra duga tidak bersalah) harus dikedepankan. Apalagi Dahnil selama ini aktif mejadi aktivis anti-korupsi. Mudah-mudahan Dahnil tidak tersandung kasus ini,” katanya.

Sebelumnya, Ketum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak meminta Presiden Jokowi turun tangan untuk menyelesaikan polemik dana apel dan kemah pemuda Islam di Kompleks Candi Prambanan tahun 2017 yang dipermasalahkan.

“Pak Presiden juga enggak boleh diam,” ujar Dahnil kepada wartawan di sela sidang tanwir pra muktamar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (26/11/2018) malam.

Dahnil menegaskan, kegiatan tersebut murni inisiatif dari Kemenpora dan juga ikut dihadiri oleh Presiden Jokowi.

Baca Juga:  KPK Usulkan Anggaran Partai Politik Dibiayai Pemerintah

“Padahal acara ini bagus sekali, Pak Presiden (Jokowi) itu hadir di situ, bahkan Pak Presiden sempat mengubah jadwal, tadinya tanggal 11 berubah menjadi tanggal 16. Jadi Pak Presiden ada di acara ini,” ujarnya.

“Kemudian terjadi kriminalisasi terhadap kami yang justru sejak awal ingin membantu presiden, di tengah situasi pada saat itu yang carut-marut, tapi kemudian justru kami hari ini dicari-cari dan dikriminalisasi,” tegas Dahnil.

Dahnil kemudian mengatakan jika dirinya sudah berkomunikasi dengan Menpora Imam Nahrawi dalam rangka mencari duduk persoalannya. Sayangnya kata Dahnil, pihak Kemenpora justru terkesan cuci tangan dari persoalan tersebut.

“BPK membantah tidak ada gelar perkara dengan mereka. Yang terjadi enggak tahu kita asal usul polisi itu dari mana. Saya sampaikan kepada Pak Menpora, kok bisa terjadi seperti ini? Beliau menyatakan ini pasti ada yang sedang mencari-cari,” tandas Dahnil.

 

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement

Berita Populer