Connect with us

Daerah

Cegah Penyimpangan, Pemuda Desa Montorna Sumenep Tantang Kades Serahkan Laporan DD-ADD

HOLIDI

Published

on

Pemuda Desa Montorna, Pasongsongan, Sumenep, Zubairi (Doc. JARRAK)

SUMENEP – JARRAK.ID – Pemuda Desa Montorna, Pasongsongan, Sumenep, Zubairi meminta kepada kepala desa untuk menyerahkan laporan realisasi Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) sejak dua tahun terakhir.

Zubairi beralasan, ia ingin ada keterbukaan soal berbagai program pembangunan yang dilakukan Pemerintah Desa Montorna.

Namun demikian, Zubairi tidak meyakini bahwa Pemdes Montorna akan berani menyerahkan laporan DD-ADD. Pasalnya ia melihat ada potensi penyimpangan yang diduga dilakukan Pemdes Montorna.

“Ini murni inisiatif saya sebagai warga masyarakat yang memiliki kewajiban dalam mengawal agar DD-ADD tidak ditilap kepala desa, dan dapat digunakan sesuai dengan yang diamatkan oleh undang-undang,” kata Zubairi dalam keterangan tertulis kepada Jarrak.id, Kamis, (18/07/2019).

Menurut Zubairi, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Informasi Publik, memang secara implisit memberikan ruang kepada masyarakat dalam memperoleh informasi publik untuk meningkatkan peran aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik pada tingkat pengawasan, pelaksanaan penyelenggaraan maupun pada tingkat pelibatan selama proses pengambilan keputusan publik.

“Masyarakat diberikan kewenangan yang sangat luas dalam ikut serta mengawasi penggunaan DD-ADD. Karena kalau tidak, anggaran yang sangat besar itu akan cenderung diselewengkan oleh pemerintah desa,” tegas jebolan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Bangkalan tersebut.

Zubairi menegaskan, pemasangan baliho penggunaan dana desa masih dianggap belum cukup, karena hanya memuat informasi soal penggunaan dana desa secara umum.

“Makanya kita tantang Kepala Desa Montorna untuk menyerahkan dan memberikan laporan penggunaan DD-ADD tersebut. Masyarakat, termasuk saya berhak mengetahui itu agar tidak ada potensi penyelewengan,” imbuh Zubairi.

Zubairi meyakini, jika anggaran yang besar tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat desa, maka masyarakat akan mengalami peningkatan kesejahteraan.

“Tapi ini tidak berbanding lurus dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Jangankan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekarang saja masih banyak jalan rusak di Desa Montorna. Sehingga wajar jika saya curiga dan mempertanyakan uang yang besar itu digunakan untuk apa,” sesal Zubairi.

Ia menegaskan, jika memang kepala desa menggunakan DD-ADD sesuai dengan perintah undang-undang, ia yakin kepala desa akan berani memberikan laporan penggunaan DD-ADD kepada dirinya.

“Kalau pada akhirnya kepala desa takut memberikan laporan tersebut. Artinya ya banyak pekerjaan yang bermasalah. Kita tunggu saja saja, kepala desa berani atau tidak,” tandas Zubairi.

Advertisement

Populer