Connect with us

Politik

Cegah Kecurangan, KPU Akan Pasang CCTV di Setiap TPS Pada Pilpres 2019

JARRAK.ID

Published

on

Komisioner KPU, Ilham Saputra (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai menyiapkan rencana strategis untuk mencegah potensi kecurangan dalam pelaksanaan Pilpres 2019 mendatang. Rencana tersebut dalam rangka menekan angka manipulasi suara dalam Pilpres 2019.

Komisioner KPU Ilham Sapitra mengatakan pihaknya akan menggunakan sistem informasi penghitungan secara digital. Selanjutnya, formuli C1 yang digunakan dalam proses penghitungan suara di tiap-tiap TPS akan di scan sesaat pasca penghitungan selesai. Seluruh dokumen scan tersebut akan disimpan di server KPU.

“Nanti ketika dalam rapat pleno ada dismiss dalam suara yang dihitung, KPU bisa membandingkan dengan data scan yang sudah ada di server kita,” kata Ilham di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (30/08/2018).

Ilham menegaskan bahwa KPU juga akan memasang kamera pengintai atau CCTV di 804.239 TPS. Ilham mengatakan, alokasi anggaran KPU sangat besar sehingga mencukupi untuk pelbagai kebutuhan perbaikan proses pemungutan suara.

Untuk mendukung rencana tersebut, Ilham berjanji KPU akan mengganti petugas TPS yang sudah menjalani tugas selama dua kali. Ilham menjelaskan, kebijakan tersebut untuk menghindari potensi kecurangan yang bisa jadi dilakukan oleh petugas TPS.

“Itu jelas tindak pidananya ketika dia melakukan manipulasi suara,” ujarnya.

Selain penggantian petugas TPS, Pilpres 2019 bakal dipantau oleh para pengawas di masing-masing TPS, level kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, hingga nasional.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edwar Siregar mengungkapkan, Bawaslu akan melatih para pengawas tersebut dengan modal anggaran yang dimiliki.

Selain itu, Bawaslu juga melatih para saksi dari TPS yang berasal dari masing-masing partai politik peserta Pemilu. Ia mengatakan, meski beban kerja bertambah berat, setidaknya pengawasan proses pemungutan suara nantinya bisa lebih ketat.

Baca Juga:  Eggi Sudjana Tuding Operasi Intelijen Targetkan Agar Habib Rizieq Dideportasi dari Saudi

Menurut Fritz, lazimnya pelanggaran terjadi pada tahap pencalonan, kampanye dan penghitungan.

“Disitulah ada indeks kerawanan, dengan pelatihan saksi dan pengawas pengawasan lebih baik. Bawaslu berkewajiban untuk itu,” tuturnya.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Berita Populer