Connect with us

Daerah

Catatan Redaksi: Mengenal 10 Prinsip Pemasyarakatan dalam Kegiatan Pembinaan Narapidana

MUHAMMAD KAYYIS AR

Published

on

Lapas Sukamiskin (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan salah satu criminal justice system (CJS) atau Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Namun sayangnya, sejak Indonesia merdeka pada 74 tahun silam, masih banyak masyarakat yang belum bisa membedakan antara pemasyarakatan dengan pemenjaraan. Padahal substansinya berbeda.

Sehingga sejak Sahardjo menjabat sebagai Menteri Kehakiman pada sekitar tahun 1962 ia mengganti istilah pemenjaraan dengan pemasyarakatan. Ia beralasan bahwa penjara atau sistem pemenjaraan bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara.

Sedangkan dasar Filsafat Kemasyarakatan dianggap lebih relevan dan berdasarkan kepada kepribadian bangsa yang berlandaskan kepada Pancasila dan UUD 1945, yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia (HAM). Maka sistem kepenjaraan kemudian diganti dengan sistem pemasyarakatan, yang menempatkan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sampai saat ini, 10 Prinsip Pemasyarakatan masih digunakan sebagai Pedoman Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Kehakiman Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan.

10 Prinsip Pemasyarakatan

1. Ayomi dan berikan berikal bekal hidup Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar nanti dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.

2. Pidana bukan balas dendam dari negara. Artinya, tidak boleh ada penyiksaan kepada WBP, baik berupa ucapan, tindakan, cara perawatan dan penempatan.

3. Berikan bimbingan, bukan dengan penyiksaan dengan tujuan supaya bertobat, mengenal norma-norma hidup dan kegiatan sosial yang menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.

4. Negara tidak berhak membuat WBP lebih jahat lagi dibandingkan sebelum dipidana.

5. Selama dibatasi kemerdekaannya, WBP tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Perlu ada kontak dengan masyarakat berupa kunjungan atau hiburan ke Lapas oleh anggota masyarakat, kesempatan untuk berkumpul dan bertemu dengan keluarga dan sahabat. Pasalnya, hal ini merupakan kebutuhan dalam proses pemasyarakatan.

Baca Juga:  Pengacara Ronny Kumpulkan Bukti Pendukung Pengeroyokan Herman Heri

6. Pelajaran yang diberikan kepada WBP tidak boleh bersifat pengisi waktu untuk memenuhi keperluan jawaban atau kepentingan negara, kecuali pada waktu tertentu saja. Pelajaran yang diberikan merupakan pelajaran yang integratif dengan potensi yang ada di masyarakat.

7. Pembinaan atau bimbingan yang diberikan kepada WBP harus berdasarkan kepada Pancasila.

8. WBP harus diberikan pembinaan atau pembimbingan ke jalan yang benar.

9. WBP dijatuhi pidana berupa pembatasan terhadap kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu.

10. Untuk pembinaan dan bimbingan, WBP disediakan atau diberikan sarana yang diperlukan.

Dengan demikian maka publik, pemangku negara, pejabat dan petugas pemasyarakatan, seluruh WBP serta institusi negara dan terkait bisa mengetahui, mengerti dan memahami tentang pemasyarakatan yang berbeda dengan pemenjaraan karena bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

“Karena ini penting untuk membantu mengubah pola pikir masyarakat tentang pemasyarakatan, maka sangat diperlukan pengenalan atau sosialisasi kepada masyarakat luas tentang prinsip-prinsip pemasyarakatan,” kata Direktur Eksekutif Badan Pimpinan Pusat (BPP) Jaringan Reformasi Rakyat (JARRAK), John Kelly Nahadin dalam keterangannya, Minggu, (16/06/2019).

Direktur Eksekutif Badan Pimpinan Pusat Jaringan Reformasi Rakyat (BPP JARRAK), John K. Nahadin (Doc. JARRAK)

Selama ini tegas dia, masyarakat memiliki kecenderungan berpikir jika warga binaan pemasyarakatan atau narapidana sebagai manusia jahat yang tidak boleh diberikan ruang dalam kehidupan masyarakat.

“Ini cara berpikir yang keliru. Sehingga semua pihak, termasuk media punya kewajiban dalam meluruskan cara berpikir masyarakat tentang narapidana. Patut diingat bahwa salah satu fungsi dasar pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan kepada mereka yang melanggar hukum agar jadi pribadi yang lebih baik, supaya mereka dapat hidup dengan normal dalam lingkungan masyarakat,” tandas Nahadin.

Baca Juga:  Didesak Tetapkan Gempa dan Tsunami Palu Sebagai Bencana Nasional, Ini Kata Jokowi
Advertisement

Berita Populer