Connect with us

Daerah

Cakades Gunakan Perbup untuk Singkirkan Lawan Politik, Busyro Karim Cuek

HOLIDI

Published

on

Bupati Sumenep, A Busyro Karim (Doc. Net)

SUMENEP – JARRAK.ID – Bupati Sumenep, A Busyro Karim mengatakan tidak perlu memilih calon kepala desa yang berasal dari luar desa apabila memang tidak dikehendaki oleh masyarakat.

“Kalau tidak mau jangan dipilih,” kata Busyro Karim kepada Jarrak.id, Jumat, (23/08/3019) saat ditanya soal apakah ada sosialisasi yang dilakukan Pemkab Sumenep tentang Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Pasalnya Perbup tersebut saat ini memicu pro dan kontra di tengah masyarakat. Terutama soal sistem skoring ketika pendaftar cakades lebih dari lima orang.

Sebagaimana diatur dalam Perbut mekanisme skoring memperhatikan 3 kriteria seperti pengalaman di lembaga pemerintahan, pendidikan dan usia.

Sebelumnya, puluhan warga Desa Sera Timur, Kacematan Bluto, Sumenep, Madura, Jawa Timur, mendatangi balai desa setempat, Jumat (23/08/2019). Mereka menolak calon kepala desa dari luar desa.

Sejumlah aparat kepolisian dari Polres Sumenep pun diterjunkan guna mengamankan demonstrasi yang dilakukan warga.

Demikian juga warga Desa/Kecamatan Ganding, Sumenep juga melakukan aksi demonstrasi di Sekretariat Pilkades pada hari yang sama.

Mereka juga menolak cakades dari luar desa. Karena mereka hanya bagian dari permainan politik untuk menggagalkan calon kuat dari dalam desa.

Pemicunya karena Perbup Nomor 39 Tahun 2019 yang memperbolehkan warga luar desa mencalonkan dimanapun, dan diberlakukannya sistem skoring apabila cakades melebihi lima orang.

Diduga Didesain untuk Untungkan Petahana

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Front Pemuda Madura (FPM), Muchlas Jailani mengatakan bahwa Perbup tentang mekanisme pemilihan kepala desa diduga kuat memang didesain untuk memberikan keuntungan kepada petahana.

Sekjen Front Pemuda Madura (FPM), Muchlas Jailani (Doc. JARRAK)

“Kalau kita baca beberapa poin dalam Perbup tersebut memang memberikan keuntungan kepada petahana. Akibatnya Perbup kerap diakali oleh petahana dalam menyingkirkan calon kuat yang bisa meruntuhkan dominasi petahana,” kata Muchlas kepada Jarrak.id.

Menurut dia, ada dua modus licik yang digunakan petahana dalam menumbangkan calon lain sebelum kontestasi dimulai.

Pertama, petahana akan mengundang calon dari luar desa dengan nilai tinggi. Misalnya pendidikannya menimal S-1 atau bisa juga mantan perangkat desa.

“Maka didesain agar calon melebihi lima orang. Karena kalau lebih lima orang maka sesuai Perbup akan digunakan syarat tambahan sebagai meliputi kriteria tersebut. Sehingga calon bayangan yang punya nilai tinggi ini memang diptoyeksikan untuk menyingkirkan lawan kuat melalui mekanisme skoring,” kata dia.

Kedua, petahana akan mencalonkan perangkat desa yang juga punya skor tinggi. Jadi mereka sengaja dikorbankan agar petahana kembali bisa menang.

“Karena kasus di dua desa yang warganya prosesnya modusnya sama. Mengundang calon bayangan dari luar desa dengan skor tinggi.”

“Ini terjadi karena Perbup memberikan peluang kepada petahana melakukan politik licik sebelum Pilkades dimulai,” tandas Muchlas.

Advertisement

Populer