Connect with us

Politik

Bupati Kotim Jadi Tersangka KPK dan Merugikan Negara Rp5,8 Triliun, Ini Kata PDIP

JARRAK.ID

Published

on

Gedung KPK (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – PDI Perjuangan menyesalkan penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Bupati Kotawaringin Timur, Supian Hadi terkait penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang mengakibatkan kerugian negara hingga Rp5,8 triliun.

“Menyesal banget. Mengapa tidak bisa dia seperti Risma (Tri Rismaharini/Wali Kota Surabaya), Anas (Azwar Anas/Bupati Banyuwangi), Ganjar (Ganjar Pranowo/Gubernur Jawa Tengah) yang jadi model KPK untuk kebijakan antikorupsi,” kata Sekretaris Badan Pelatihan dan Pendidikan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari kepada wartawan, Rabu, (06/02/2019).

“Semoga 200-an pimpinan daerah yang lain bisa kita cegah, nggak ketularan (korupsi),” imbuh Eva.

Kendati demikian, Eva menegaskan pihaknya menghormati proses hukum di KPK. Eva mengaku PDIP tidak akan mengintervensi proses hukum terhadap Supian Hadi.

“Kami hormati proses hukum,” kata Eva.

Supian sebelumnya dijerat KPK sebagai tersangka dengan dugaan menyalahgunakan kewenangan terkait penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) pada tiga perusahaan. Ketiga perusahaan yang dimaksud ialah PT FMA (PT Fajar Mentaya Abadi), PT BI (Billy Indonesia), dan PT AIM (Aries Iron Mining).

Supian diduga menerbitkan IUP meski ketiga perusahaan itu belum melengkapi persyaratan yang seharusnya. KPK menduga perbuatan Supian menyebabkan kerugian negara Rp 5,8 triliun dan USD 711 ribu.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement

Populer