Connect with us

Daerah

Bupati Bekasi Seret Nama Mendagri dalam Kasus Suap Meikarta

JARRAK.ID

Published

on

Bupati Bekasi nonaktif, Neneng Hasanah Yasin (Doc. Net)

BANDUNG – JARRAK.ID – Bupati Bekasi nonaktif, Neneng Hasanah Yasin mengaku dirinya juga pernah dihubungi Mendagri, Tjahjo Kumolo yang meminta agar perizinan Meikarta dipermudah.

Permintaan dari Tjahjo berawal saat ia mendapat telefon dari Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Soni Sumarsono yang memintanya untuk menghadap di ruang kerjanya.

Mendagri, Tjahjo Kumolo (Doc. Net)

Saat di ruang kerja Soni itulah, Tjahjo menelefon Neneng melalui Soni yang pada pokoknya meminta Neneng untuk membantu proses izin Meikarta.

“Saat itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menelpon ke Pak Sumarsono, berbicara sebentar. Kemudian telepon Pak Soemarsono diberikan kepada saya dan Pak Tjahjo Kumolo bilang ke saya, ‘tolong perizinan Meikarta dibantu’,” kata Neneng saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin, (14/01/2019).

“Saya jawab, ‘baik Pak, yang penting sesuai dengan aturan yang berlaku,” lanjutnya.

Neneng juga mengaku bahwa Soni siap memfasilitasi pertemuan antara Pemprov Jabar, Pemkab Bekasi dan PT Mahkota Sentosa Utama dalam rangka membicarakan izin Meikarta.

Pada surat dakwaan, disebutkan bahwa rapat pleno BKPRD membahas persetujuan atas pangajuan Perda Kabupaten Bekasi tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Pengembangan (WP) I dan WP IV. Dalam rapat, Deddy meminta penjelasan terkait pembangunan Meikarta, tapi tak kunjung menemui kejelasan dari Pemkab Bekasi.

Bahkan Pemprov Jabar juga sempat meminta penjelasan dari Pemkab Bekasi terkait perizinan Meikarta tersebut.

Masih merujuk dakwaan, Neneng kemudian mengklaim pihaknya sudah mengeluarkan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) seluas 84,6 hektare.

Sedangkan mengenai sisanya, yakni 380 hektare, diserahkan kepada pihak Pemprov Jawa Barat lantaran masalah RDTR harus melalui persetujuan Pemprov Jawa Barat. Deddy kemudian memutuskan perizinan dihentikan sementara.

Dilansir dari Kumparan, rapat di Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri digelar pada 3 Oktober 2017. Dalam rapat itu, hadir Dirjen Otda Soni Sumarsono, perwakilan PT Lippo Cikarang Edi Dwi Soesianto, Direktur Pemanfaatan Ruang BPN, pihak Pemprov Jawa Barat, pihak Dinas Penanaman Modal PTSP Jawa Barat, dan Bupati Neneng beserta staf. Rapat tersebut membahas terkait perizinan Meikarta.

Baca Juga:  Dituding Rezim Dusta, Bupati Sumenep Sempat Emosi (01)

Rapat kemudian memutuskan bahwa mesti ada rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat dalam perizinan.

Namun dalam rangka mempercepat proses penerbitan Rekomendasi Dengan Catatan (RDC) dari Pemprov Jawa Barat, Henry, Fitra Djaja dan Taryudi memberikan uang yang disimpan dalam amplop sejumlah SGD 90 ribu kepada Yani Firman pada bulan November 2017.

Kemudian pada 23 November 2017, Aher mengeluarkan Keputusan nomor: 648/Kep.1069-DPMPTSP/2017 tentang Delegasi Pelayanan dan Penandatanganan Rekomendasi Pembangunan Komersial Area Proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Atas surat itu, Dinas DMPTSP Provinsi Jawa Barat mengeluarkan surat nomor: 503/5098/MSOS tanggal 24 November 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PMPTSP Dadang Mohamad yang ditujukan kepada Bupati Neneng perihal Rekomendasi Pembangunan Meikarta.

Pada kasus ini, empat orang sudah diajukan ke persidangan untuk diadili. Mereka adalah bos Lippo Group Billy Sindoro bersama-sama dengan pegawai Lippo Group, Henry Jasmen, dua konsultan Lippo Group Taryudi dan Fitra Djaja Purnama.

Mereka didakwa memberikan suap senilai Rp 18 miliar kepada Neneng Hasanah Yasin selaku Bupati Bekasi dan sejumlah kepala dinas Pemkab Bekasi. Khusus untuk Neneng Hasanah Yasin selaku Bupati Kabupaten Bekasi, ia disebut menerima suap sejumlah Rp 10.830.000.000.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Berita Populer