Connect with us

Elektoral

Buka Bukaan, Rohadi Akui Para Hakim Juga Kecipratan Uang Haram dari Saipul Jamil

JARRAK.ID

Published

on

JAKARTA – JARRAK.ID – Mantan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi mengklaim seluruh hakim yang terlibat dalam perkara pelecehan seksual artis Saipul Jamil terima aliran dana. Bahkan, Ketua Majelis Hakim saat itu Ifa Sudewi dan para hakim dikatakannya mendapat uang sebesar Rp 50 juta untuk biaya liburan.

Kepada redaksi Jarrak.id, Selasa, (27/03/2018) Rohadi bercerita, bahwa Berthanatalia Ruruk Kariman bersama suaminya, Karel Tuppu yang menjabat Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Bandung, Jawa Barat yang mengendalikan kasus pencabulan Saipul Jamil yang mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada April 2016 silam.

Rohadi juga mengungkapkan, Berthanatalia pernah membawa putrinya yang berprofesi sebagai hakim di wilayah hukum Sulawesi Selatan untuk menemui kliennya (Saipul Jamil, red) untuk meyakinkan Saipul Jamil bahwa Berthanatalia sanggup mengurus perkaranya seraya menjanjikan keringanan pidana.

“Bahkan Karel Tuppu setelah itu memerintahkan Berthanatalia untuk menemui Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara pidana Saipul Jamil, Ifa Sudewi agar perkaranya dapat dibantu,” kata Rohadi.

Menurut Rohadi, Berthanatalia juga tidak segan-segan memakai seragam Dharmayukti Karini, sebuah Organisasi Wanita Peradilan, agar bisa menemui Hakim Ifa Sudewi. Bahkan Berthanatalia juga mendapatkan draf putusan perkara Saipul Jamil, sebelum putusan resmi dibacakan oleh majelis hakim.

“Ini tentu atas petunjuk Karel Tuppu,” sebut Rohadi.

Namun Rohadi menyayangkan, sampai sekarang Ifa Sudewi dan Karel Tuppu yang juga masuk dalam lingkaran kasus suap Saipul Jamil tidak diproses secara hukum. Sekalipun Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA) telah memanggil hakim yang menangani perkara asusila Saipul Jamil, tetapi menurut Rohadi hasilnya nihil. Sehingga dua hakim tersebut tetap bebas dari pidana.

Drama masih berlanjut, Berthanatalia yang sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK dalam Operasi tangkap Tangan (OTT), diakui Rohadi justru memilih sendiri hakim yang akan menangani perkaranya di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat.

“Sebelum berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, dia (Berthanatalia, red) sudah sesumbar di dalam tahanan KPK, jika Baslim Sinaga yang akan menangani perkaranya,” jelas Rohadi.

Dalam penunjukan hakim yang akan menangani perkara suap Berthanatalia, diakui Rohadi ada campur tangan Karel Tuppu. Karena Baslim Sinaga merupakan kolega Karel Tuppu sewaktu masih sama-sama bertugas di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Sangat kelihatan tidak objektif dan keterlaluan jika Baslim Sinaga dipaksanakan mengadili perkara Berthanatalia. Sangat disayangkan,” sesal Rohadi.

Rohadi juga meminta MA dan KPK terus mengusut keterlibatan hakim-hakim yang menangani pidana asusila Saipul Jamil. Rohadi yakin, hakim-hakim tersebut kecipratan uan haram dari Saipul Jamil.

KPK dalam perkara ini sudah menetapkan empat orang tersangka yaitu tersangka penerima Rohadi dengan sangkaan pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tentang penyelenggara negara yang menerima suap dengan ancaman pidana paling singkat 1 tahun dan lama 5 tahun ditambah denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.

Sedangkan Berthanatalia Ruruk Kariman, Kasman Sangaji dan Samsul Hidayatullah disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 UU no 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tentang orang yang memberikan suap kepada penyelenggara negara dengan ancaman pidana paling singkat 1 tahun dan lama 5 tahun ditambah denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.

Majelis hakim PN Jakarta Utara yang diketuai oleh Ifa Sudewi memvonis Saipul Jamil pada 14 Juni 2016 selama tiga tahun penjara karena dinilai terbukti melakukan pencabulan anak berdasarkan pasal 292 KUHP tentang perbuatan pencabulan terhadap uangan Anak dan alternatif dakwaan kedua adalah Pasal 290 KUHP.

Ujian Publik bagi KPK

Sementara itu, menurut Ketua Umum Jaringan Reformasi Rakyat (Jarrak) DKI Jakarta Ernadi, Rohadi sudah kooperatif mengikuti seluruh rangkaian proses hukum dari pemeriksaan di KPK sampai persidangan di pengadilan. Sehingga semua kesaksian tentang keterlibatan hakim harus diusut secara tuntas oleh KPK.

“Jangan sampai kesaksian dan pengakuan Rohadi yang sangat komprehensif dengan membuka dugaan keterlibatan para hakim menjadi mubadzir karena KPK enggan untuk menindak lanjuti,” kata Ernadi, Jakarta, Selasa, (27/03/2018).

Jika KPK tidak mampu mengungkap dan mentersangkakan para hakim yang disebut Rohadi turut menikmati uang haram dari Saipul Jamil, maka akan menjadi bom waktu bagi KPK.

“Ini tentang pertaruhan marwah dan kehormatan bagi KPK. Publik akan bertepuk tangan dan hormat kepada KPK jika para hakim yang disebut Rohadi juga menjadi tersangka,” tegas Ernadi.

Sebaliknya, kata Ernadi, jika KPK tidak mampu menjerat hakim, kepercayaan publik akan runtuh.

“Maka inilah ujian sesungguhnya bagi KPK. Publik terus menunggu keberanian KPK untuk segera mentersangkakan para hakim tersebut,” tandas Ernadi.

 

 

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer