BPN: Reforma Agraria Jokowi Bukan Hanya Bagi-bagi Sertifikat

2 min read

Dirjen Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Muhamamd Ikhsan Saleh dalam jumpa pers/Net

JAKARTA – JARRAK.ID – Dirjen Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Muhamamd Ikhsan Saleh mengatakan bahwa program reforma agraria Jokowi bukan hanya bagi-bagi sertifikat tanah yang sering diberitakan selama ini. Ikhsan menegaskan bahwa pembagian sertifikat hanya salah satu skema dari reforma agraria.

“Jadi, reforma agraria itu bukan hanya bagi-bagi sertifikat tanah, tetapi juga soal akses-akses dalam kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan lahan sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujar Ikhsan saat Konferensi Pers di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (29/03/2018).

Dalam konferensi pers ini hadir juga Direktur Land Reform Kementerian ATR/BPN Arif Pasha dan Direktur Konsolidasi Tanah Kementerian ATR/BPN Rudi Rubijaya.

Ikhsan menjelasakan bahwa reforma agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset yang disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Menurut dia, dua hal penting yang terdapat dalam reforma agraria, yakni penataan aset dan akses.

“Kita tata aset-asetnya agar berkeadilan dan aksesnya sendiri adalah memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada penerima reforma agraria dalam bentuk penyediaan infrastruktur, dukungan pasar, permodalan, teknologi dan pendampingan lainnya sehingga subyek reforma agraria dapat mengembangkan kapasitasnya,” terang Ikhsan.

Pemerintah, kata Ikhsan, tidak melepas begitu saja para penerima sertifikat tanah, tetapi terus diberikan pendampingan agar bisa memanfaatkan lahan-lahan yang sudah diberikan. Dengan demikian, tanah-tanah yang dibagikan berdampak pada kesejahteraan rakyat.

“Reforma agraria mengedepankan pemberdayaan penerima tanah obyek reforma agraria atau TORA dalam meningkatkan kesejahteraan. Prinsip pemberdayaan ini merupakan salah satu dari prinsip reforma agraria lain, yakni kebangsaan, pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, prinsip keadilan, pemerintahan yang baik, dan keberlanjutan,” tutur Ikhsan.

Tujuan Reforma Agraria

Pada kesempatan itu, Ikhsan juga menyebutkan tujuh tujuan reforma agraria. Menurut dia, pihaknya perlu menjelaskan tujuan termasuk bentuk dan definisi reforma agraria agar masyarakat mempunyai pemahaman dan persepsi yang sama.

Pertama, kata Ikhsan, mengurangi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah.

“Kedua, meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Ketiga, menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan,” kata Ikhsan.

Tujuan berikutnya adalah memperbaiki akses masyarakat kepada sumber-sumber ekonomi, meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan, mengatasi konflik agraria dan memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *