Connect with us

Kolom

Bisnis Gelap dan Pentingnya Impor Baby Lobster

JARRAK.ID

Published

on

MURSAIDIN ALBANTANI, ST
Ketua Komunitas Maritim Indonesia Provinsi Lampung

BEBERAPA hari ini sedang viral pemberitaan baby lobster (Panulirus spp), bukan karena baby lobster nya, tapi terkait ekspor baby lobster. Saat ini regulasi pelarangan ekspor baby lobster tersebut masih berlaku dan menjadi viral ketika ada upaya mereview Peraturan tersebut. Pelarangan tersebut tertuang dalam peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI PermenKP No. 56/2016 tentang Pelarangan penangkapan dan pengeluaran Lobster (Baby Lobster), Kepiting dan Rajungan diwilayah NKRI. Peraturan yang terbit dan berlaku di era Menteri Susi tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah untuk memenjarakan siapapun yang “ketahuan” melakukan penangkapan dan penjualan Baby Lobster.

Saat ini, KKP RI dan stakeholder sedang mereviu pelarangan tersebut. Banyak opsi dan pendapat yang akhirnya menyebabkan pro dan kontra. Ada yang tegas melawan sampai mengatakan bahwa pelarangan tersebut harus dilanjutkan. Bahkan Mantan MenKP RI Susi Pudjiastuti melalui akun twitter nya @susipudjiastuti mengkritik keras, muncul tagar #tenggelamkanedyprabowo dan menjadi Trending di media sosial.

Disatu sisi, yang pro terhada upaya mereview peraturan yang melarang ekspor pun muncul, bahkan Presiden Jokowidodo pun berkomentar saat diwawancarai oleh awak media. Dikutip dari Kompas.com, Jokowidodo mengatakan, keinginan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo untuk mencabut larangan ekspor baby lobster harus dilihat dari efek kemanfaatan dan lingkungannya.

“Yang paling penting, menurut saya, negara mendapatkan manfaat, nelayan mendapatkan manfaat, lingkungan tidak rusak,” ujar presiden saat ditanya wartawan seusai meresmikan Tol Samarinda-Balikpapan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Selasa (17/12/2019).

Ekspor Baby lobster harus memperhatikan keseimbangan, artinya nilai tambah untuk dalam negeri harus diperoleh dan lingkungan juga tidak rusak. Tapi jangan lantas karena diperbolehkan ekspor, lalu ada penangkapan baby lobster yang tidak memperhatikan keseimbangan bahkan cenderung pada upaya rakus. Harus ada batasan, harus bisa dikontrol dan tercatat seberapa banyak Kwantitas baby lobster yang diperbolehkan.

Bisnis Gelap Baby Lobster
Meski pelarangan ekspor baby lobster dilakukan, namun masih ditemukan masyarakat yang melakukan pelanggaran. Masih ada kebocoran baby lobster asal Indonesia di ekspor keluar negeri. Vietnam yang merupakan negara pengekspor udang terbesar Nomor dua dunia pun menjadi target para penjual ilegal baby lobster.

Sepertinya Jaringan bisnis gelap tersistem dengan Rapih, ibarat pemilu terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan massif. Ekspor Baby lobster dilarang, tapi nelayan masih banyak yang ditangkap. Artinya dari fakta-fakta tersebut masih ada pelaku usaha yang berbisnis dengan cara ilegal, menggunakan jaringan yang tersistem sehingga hanya masyarakat dan nelayan saja yang ditangkap, pembelinya tidak.

Akibat peraturan pelarangan ekspor baby lobster era ibu Susi Pudjiastuti sebagai MenKP, masyarakat hanya dijadikan korban, sementara otak dan pelaku kelas atas bisnis legal tersebut tetap aman. Dilarang tapi nelayan ditangkap, dilarang tapi Vietnam mendapatkan baby lobster dari Indonesia.

Jadi agar nelayan dan masyarakat tidak dirugikan, agar negara mendapatkan nilai lebih, agar lingkungan dapat dijaga dan berkelanjutan, agar kemanfaatan dapat dirasakan, sepertinya larangan ekspor baby lobster tersebut harus dicabut. Dengan kata lain, ekspor baby lobster harus diperbolehkan, pemerintah harus mereview peraturan MenKP Nomor 56/2016 tersebut, sehingga tidak ada lagi mafia baby lobster yang menari di atas luka para nelayan yang terpenjara akibat menangkap baby lobster.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement

Populer