Connect with us

Politik

Bertemu Presiden Jokowi, Komunitas Alumni Perguruan Tinggi Jatim Siap Bantu Pemerintah Berantas Radikalisme

MUHAMMAD KAYYIS AR

Published

on

Ketua Komunitas Alumni Perguran Tinggi (KAPT) Jawa Timur, Ermawan Wibisono bersama Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan 42 alumni perguruan tinggi di Istana Kepresidenan, Jakarta (Doc. JARRAK)

JAKARTA – JARRAK.ID – Ketua Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) Jawa Timur, Ermawan Wibisono termasuk dari 42 alumni perguruan tinggi dari Sabang sampai Merauke yang diundang untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada Selasa lalu, (18/06/2019).

Sebagaimana diketahui, KAPT Jatim merupakan forum alumni Perguruan Tinggi (PT) se-Jawa Timur yang pada Pilpres 2019 lalu mendukung pasangan nomor urut 01, Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin.

Ermawan menegaskan, ada banyak hal yang dibicarakan dengan Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut. Salah satunya kata dia, soal skema pemberantasan gerakan radikalisme dan intoleransi yang disinyalir berpotensi merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ia menegaskan, kelompok radikal-intoleran sudah menguasai pemikiran masyarakat Indonesia. Kelompok radikal-intoleran diakui dia, menyebarkan kebencian dengan berkedok agama secara masif, intensif dan berlanjut. Sehingga kata dia, pihaknya menyinggung hal itu dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi guna menyelesaikan masalah kebangsaan tersebut.

“Harus diakui jika gerakan radikal dan intoleransi sudah masuk dalam kehidupan berbangsa. Ini alarm berbahaya jika tidak segera diselesaikan. Maka dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi kita sampaikan hal itu, agar semua pihak diberikan ruang gerak untuk membantu tugas-tugas pemerintah dalam melawan gerakan radikal-intoleran dengan berbagai pendekatan dan metodologis,” kata Ermawan melalui keterangan resminya kepada Jarrak.id, Jumat, (21/06/2019).

Kendati demikian, ia mengaku bahwa periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi sudah berhasil menekan munculnya gerakan radikal-intoleran, yang dianggap sebagai pemicu lahirnya berbagai konflik sosial.

“Kita tentu apresiasi periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi sudah berhasil mencegah munculnya gerakan radikal di Indonesia. Tetapi harus diingat jika ke depan, radikalisme masih menjadi ancaman bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Itulah sebabnya, dengan Presiden Jokowi kita banyak mendiskusikan hal tersebut,” tegas alumnus Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya tersebut.

Ia mengaku, KAPT Jatim yang merupakan forum bagi alumni perguruan tinggi di Jatim akan terus melakukan kerja-kerja adukatif yang komprehensif, guna membantu pemerintah dalam mencegah menjamurnya kelompok-kelompok radikal intoleran di Indonesia.

“Kita juga tegaskan dan sampaikan kepada Presiden Jokowi, jika kami dan ribuan alumni perguruan tinggi di Jatim akan terus melakukan kerja-kerja terstruktur yang bersifat edukatif dalam mencegah muncul gerakan atau kelompok radikal di Indonesia. dan Presiden Jokowi mengapresiasi serta menyambut positif apa yang menjadi komitmen kami ke depan dalam ikut menyelesaikan masalah-masalah kebangsaan,” tegas dia.

SDM Berwawasan Pancasila

Menurut Ermawan, pihaknya juga akan fokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) berwawasan Pancasila, dalam meminimalisir polarisasi gerakan radikalisme dan intoleransi di Indonesia. Terlebih, saat ini kelompok radikal sudah menyusup ke dalam berbagai lembaga pendidikan.

Karena memang imbuh dia, gerakan radikal dibungkus dengan agama, maka nyaris bisa dideteksi oleh pengelola lembaga pendidikan, terutama di kalangan kampus.

“Sehingga mereka bebas melakukan doktrin kepada mahasiswa sehingga hanyut ke dalam sisi gerakan radikal. Ini juga patut diwaspadai. Maka kita akan terus melakukan konsolidasi, baik secara internal maupun dengan pihak kampus agar merancang skema pembelajaran yang berwawasan kepada Pancasila, untuk mencegah munculnya pemikiran radikal dan intoleran,” jelas dia.

Ia juga menyerukan kepada seluruh masyarakat Indonesia merupakan saudara sebangsa dan setanah air. Sudah sepatutnya untuk tetap mengedepankan sikap saling menghormati, menghargai dan tolong menolong.

“Kebhinekaan harus menjadi penyatu bagi kita semua. Perbedaan tidak boleh dijadikan ajang mengejek atau mengolok satu sama lain,” tandas Ermawan.

Advertisement

Populer