Connect with us

Daerah

Beres! Polemik Pencairan THR Daerah Mulai Benderang, PNS Tak Perlu Khawatir

JARRAK.ID

Published

on

Illustrasi/Net

JAKARTA – JARRAK.ID – Polemik soal pemabayaran gaji ke-13 dan THR ASN yang membebani kepala daerah terus diperbincangkan. Bahkan, beberapa kepala daerah belum mengetahui adanya surat edaran Kementerian Dalam Negeri mengenai alokasi dana penyaluran THR dan gaji ke-13 yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kenyataan ini menimbulkan tanda tanya dari seluruh PNS di daerah. Pasalnya, mereka tengah berharap-harap cemas menanti datangnya THR.

Meski demikian, beberapa kepala daerah telah menyetujui dan mengaku siap salurkan THR dan gaji ke-13 melalui APBD. Misalnya, Plt Gubernur Maluku Utara M. Natsir Thaib menegaskan masalah THR di daerah sudah diselesaikan.

“Sudah beres, kami sudah cairkan kemarin atau hari ini, seperti yang diinstruksikan Jakarta. Tidak ada masalah ada APBD,” kata dia, Selasa (5/6/2018).

Hal senada juga disampikan Wagub Sumbar Nasrul Abit. Menurut dia, sudah tidak ada masalah mengenai kepastian pencairan THR dan alokasi dananya.

“Ya minggu ini kita cairkan THR untuk PNS maupun pegawai kontrak atau honorer. Tidak ada kendala, kami mengacu ke permendagri. Dananya dari APBD,” ungkap Nasrul.

Sebelumnya, Kemendagri mengeluarkan Surat Edaran nomor 903/3387/SJ tertanggal 30 Mei 2018 yang mengimbau kepada seluruh kepala daerah membayarkan THR yang dibebankan pada APBD.

Dalam surat itu disebutkan, dana tersebut bisa bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), serta sumber penerimaan daerah lainnya.

Selain itu, bagi daerah yang belum mampu menyediakan atau tidak memiliki anggaran THR dan gaji ke-13, bisa menggunakan anggaran yang bersumber dari belanja tak terduga, penjadwalan ulang kegiatan, dan/atau menggunakan kas yang tersedia.

Setiap daerah juga diberikan kemudahan dengan diperbolehkan untuk menyesuaikan nomenklatur anggaran dengan mengubah penjabaran APBD tahun anggaran 2018 tanpa harus menunggu penyesuaian kas keuangan daerah.

Baca Juga:  Eggi Sudjana Sebut Pemberian THR Bagi Anggota DPR Suap Terselubung

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Berita Populer