Connect with us

Daerah

Belum Puas Tetapkan 4 Tersangka Baru Kasus e-KTP, KPK Bidik Korporasi

JARRAK.ID

Published

on

Gedung KPK (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang membidik korporasi dalam kasus korupsi e-KTP.

“Untuk korporasi kita belum sampai ke sana tapi kita akan ke sana tujuan nantinya,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, (13/08/2019).

Dalam kasus ini, terdapat konsorsium Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia (Perum PNRI) yang ditunjuk untuk mengerjakan proyek pengadaan e-KTP. Konsorsium itu terdiri dari Perum PNRI, PT Superintending Company of Indonesia (Sucofindo persero), PT LEN Industri (persero), PT Quadra Solution, dan PT Sandipala Arthaputra.

Konsorsium ini menerima pembayaran sebesar Rp4,9 triliun. Padahal harga wajar yang harus dibayarkan adalah Rp2,6 triliun.

KPK juga mengultimatum Perum PNRI dan PT Sandipala Arthaputra segera mengembalikan dana korupsi e-KTP.

Pasalnya pengembalian kerugian hasil korupsi turut menjadi faktor yang dapat meringankan pidana.

“KPK memperingatkan para tersangka, Perum PNRI, PT Sandipala Arthaputra dan pihak lain yang diperkara dan telah menikmati aliran dana EKTP ini agar mengembalikan uang tersebut ke negara melalui KPK. Hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai faktor meringankan,” katanya.

Pada hari ini, KPK menetapkan empat tersangka baru kasus e-KTP. Mereka adalah eks Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Hanura Miriam S. Hariyani, Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI dan Ketua Konsorsium PNRI Isnu Edhi Wijaya.

Selain itu, Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik PNS BPPT Husni Fahmi, dan Direktur Utama PT. Sandipala Arthaputra Paulus Tannos sebagai tersangka baru dalam kasus ini.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement

Populer