Connect with us

Politik

Bela Risma, Politikus PKB Menyebut THR PNS Harusnya Dianggarkan Melalui APBN

JARRAK.ID

Published

on

Anggota DPR RI Fraksi PKS, Lukman Edy (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Ketua DPP PKB, Lukman Edy setuju dengan pernyataan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini yang menyebut keberatan apabila tunjangan hari raya (THR) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Untuk menghindari gejolak di berbagai daerah, Lukman mengatakan seharusnya THR PNS dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

“Bela Risma. Dia sudah bener dan pasti dilakukan oleh kepala daerah lain yang kondisinya sama dengan Surabaya,” kata Lukman lewat pesan singkat, Rabu (6/6/2018) malam.

Apalagi kata Lukman, merubah APBD juga tidak secepat membalikkan telapak tangan. Ada mekanisme yang harus dilakukan, seperti pembahasan dengan DPRD.

“Boleh-boleh saja asal dianggarkan di APBD-nya. Masalahnya kalau APBD belum menganggarkan apa masih ada waktu untuk melakukan revisi? Revisi program di APBD harus melalui mekanisme pembahasan bersama DPRD. Sepertinya tidak cukup waktunya untuk melakukan revisi,” jelasnya.

Lukman juga menyoroti soal payung hukum pemberian THR menggunakan APBD. Sehingga untuk mencegah polemik tersebut, alangkah lebihnya kata Lukman THR PNS dialokasikan melalui APBN.

“Semua kepala daerah tidak akan berani membayar THR atas perintah Perpres, tanpa dianggarkan oleh APBD dianggap melanggar hukum. Solusinya adalah THR dianggarkan oleh APBN. Itu juga harus melakukan revisi APBN, dalam waktu singkat,” urai mantan Wakil Ketua Komisi II DPR itu.

Seperti diketahui, berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kepada Gubernur Nomor 903/3386/SJ tertanggal 30 Mei 2018 serta Surat Mendagri kepada Bupati/Wali Kota No. 903/3387/SJ tertanggal 30 Mei 2018, pemberian THR dan gaji ke-13 bagi PNS daerah bersumber dari APBD.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018, diatur bahwa penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNS daerah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan dan pemberian gaji ke-13 dan gaji ke-14.

Baca Juga:  Anak Buah Prabowo Sebut THR PNS Menggunakan APBD Bukti Pemerintah Tak Profesional

Namun sejumlah daerah keberatan atas aturan itu. Salah satunya Risma, yang mengaku keberatan terhadap aturan pemberian tunjangan hari raya (THR) PNS di daerah menggunakan APBD.

Risma menilai pembayaran THR PNS daerah menggunakan APBD cukup membebani. Sebab, jumlah THR yang harus dibayar tidaklah kecil.

“Kalau besar kan ya, bebani (APBD), berat ya. Masak pakai APBD,” kata Risma seperti dikutip dari CNN TV, Jakarta, Selasa, (05/06/2018).

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Berita Populer