Connect with us

Politik

Begini Respon JK Terkait Wacana Duet dengan AHY pada Pilpres 2019

JARRAK.ID

Published

on

(Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Partai Demokrat mengambil ancang-ancang untuk memasangkan duet Jusuf Kalla (JK) dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) paga kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 mendatang.

Isu duet tersebut makin santer setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak pencalonan JK sebagai calon wakil presiden kembali.

Saat ditemui usai memberi pengarahan di acara Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, JK enggan menanggapi wacana duetnya dengan putra sulung Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut.

“Itu terserah lah. Nanti kita lihat,” ungkap JK singkat, dikutip dari suara.com.

Tak hanya itu, JK lalu mengungkapkan bahwa masih banyak sosok tokoh yang berpeluang maju dalam kontestasi di Pilpres 2019 mendatang.

Meski demikian, JK tidak menjelaskan secara detail siapa saja tokoh yang dimaksudnya. “Banyak lah,” ujar JK.

Diberitakan, putusan MK menyatakan menolak gugatan terkait Jusuf Kalla agar bisa kembali maju calon wakil presiden, pada Kamis (28/6/2018).

Merespon putusan MK, Partai Demokrat justru makin santer melobi parpol lain untuk mengusung duet JK-AHY.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa, Perkumpulan Rakyat Proletar untuk Konstitusi, Muhammad Hafiz, mengajukan gugatan UU Pemilu meski akhirnya ditolak MK.

MK diminta menyatakan frasa ‘Presiden atau Wakil Presiden’ pada Pasal 169 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pasangan presiden dan wapres yang sama dalam satu masa jabatan yang sama.

Selain hal tersebut, pemohon juga meminta MK menyatakan frasa ‘selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama’ pada Pasal 169 huruf n beserta penjelasannya UU Pemilu bertentangna dengn UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai berturut-turut.

Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi berwenang mengadili permohonan a quo. Namun, karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai pemohon, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

“Menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima,” terang hakim konstitusi Anwar Usman saatmembacakan putusan di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (28/6/2018).

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement

Populer