Beda Asumsi Produksi Garam Lokal, Sumber Kisruh Impor Antarmenteri

3 min read

Ilustrasi/Net

JAKARTA – JARRAK.ID – Polemik impor garam yang berlarut di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ternyata bersumber pada perbedaan asumsi produksi garam lokal. Kementerian Koordinator Ekonomi menentukan kuota impor garam sebanyak 3,7 juta ton berdasarkan asumsi produksi garam dalam negeri nol atau sama sekali tak berproduksi di 2018.

Keputusan ini berdasarkan desakan Kementerian Perindustrian yang menyatakan stok garam dalam negeri tak tersedia pada awal tahun. Sebaliknya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memproyeksikan produksi garam lokal sebanyak 1,5 juta ton, dengan perkiraan panen pada Juni 2018.

Berbagai pihak yang berseteru menggunakan basis data yang sama berdasarkan survei bersama antara Badan Pusat Statistik, KKP dan Kemenperin. Ketiganya telah bersepakat kebutuhan garam industri dan rumah tangga sebanyak 3,9 juta ton.

Data survei bersama itu menjadi dasar KKP menghitung impor garam. KKP mengurangi kebutuhan dalam negeri sebesar 3,9 juta ton dengan proyeksi produksi dalam negeri 1,5 juta ton dan stok awal garam sisa tahun lalu sebesar 349.505 ton. Dari perhitungan tersebut keluar data impor sebesar 2,1 juta ton.

Sementara Kemenko memutuskan kuota impor garam hanya menghitung kebutuhan garam nasional 3,9 juta ton dikurangi stok awal sisa tahun lalu sebesar 349.505 ton, sehingga keluar angka 3,6 juta ton. Kemenko Ekonomi tak menghitung sama sekali proyeksi produksi garam rakyat.

Proyeksi KKP Hanya Asumsi Saja

Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka (IKTA) Kemenperin Achmad Sigit Dwiwahjono berdalih proyeksi KKP hanya sebagai asumsi saja, karena saat pembahasan impor dimulai, belum ada produksi garam. Sementara sejak Januari 2018 kebutuhan industri sekitar 300 ribu ton.

“Ya kan itu belum berproduksi, itu asumsi-asumsi saja,” kata Sigit di kantornya, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurut Sigit, industri tak bisa menunggu produksi lokal terealisasi sebab akan membuat industri kesulitan beroperasi. “Kalau barangnya enggak ada repot juga, harus dipenuhi karena industri enggak bisa berhenti,” kata Sigit.

Pembahasan impor garam dimulai dengan rapat di kantor Kementerian Koordinator Maritim pada 21 Desember 2017. Setelah rapat di Kemenko Kemaritiman, pada 4 Januari 2018, Kementerian Perdagangan menerbitkan izin impor garam sebanyak 2,37 juta ton.

Izin impor garam ini dilakukan tanpa rekomendasi dari Menteri KKP Susi Pudjiastuti. Rekomendasi dari KKP baru terbit pada 26 Januari dengan jumlah impor 1,8 juta ton.

Padahal rekomendasi dari KKP merupakan syarat izin impor sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Impor garam yang terkendala rekomendasi KKP membuat Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri pada 15 Maret 2018.

Lewat PP ini, pemerintah mencabut kewenangan Menteri KKP dalam memberikan rekomendasi impor garam, dan memindahkannya ke Kemenperin.  PP juga menyebut impor garam 2,37 juta ton berlaku mengikat.

Penerbitan PP ini berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang menjamin adanya ketersediaan bahan baku untuk keberlangsungan produksi.

Dalam rapat kerja dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Susi menyampaikan keluhan mengenai impor 2,37 juta ton yang tanpa rekomendasinya. Dia juga menyatakan tak dilibatkan dalam pembahasan PP impor garam.

Susi khawatir garam impor industri merembes di pasaran dan membuat harga garam petambak lokal jatuh. Apalagi penambak akan memasuki masa panen pada Juni atau Juli hingga Oktober mendatang.

Komisi IV DPR pun meminta agar PP impor garam segera dicabut, dalam kesimpulan dalam rapat kerja. Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo dari Fraksi Gerindra menyatakan bahwa DPR mempermasalahkan hilangnya rekomendasi KKP dalam impor garam industri sebagai kementerian teknis. Dia pun meminta agar pemerintah mengupayakan pemanfaatan garam produksi lokal agar tidak terjadi ketergantungan terhadap impor.

Kebijakan Impor Garam Tidak Transparan

Ekonom Faisal Basri pun mempersoalkan penerbitan PP yang tanpa disertai paraf Menteri Susi, dan hanya terdapat tanda tangan Menko Ekonomi Darmin Nasution dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto.

Faisal juga menyayangkan proses kebijakan impor garam yang tidak transparan dan cepat berubah karena didesak kepentingan industri. Persoalan garam, kata dia, tak hanya harus melihat kepentingan industri, namun juga para petambak garam.

“(Menteri Koordinator Kemaritiman) Luhut bilang yang tahu garam hanya Menperin. Tidak, ada petani garam. Tolong kalau bicara jangan sembarangan. Pakai perasaan dan hati sedikit,” kata Faisal.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *